Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf Amin Pilih Menang Dulu, Baru Bicarakan Kandidat Menteri

Kompas.com - 29/03/2019, 21:42 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil predsiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin menilai, nama-nama calon menteri seharusnya dikeluarkan setelah memenangi Pemilihan Presiden 2019.

Hal itu disampaikan Ma'ruf menanggapi calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang telah menyebutkan kandidat menteri saat kampanye.

Karena itu, ia dan capres petahana Joko Widodo lebih memilih untuk fokus memenangkan Pilpres 2019, kemudian baru membicarakan sosok yang akan jadi pembantunya di kabinet.

Baca juga: TKN: Prabowo Jualan Calon Menteri karena Koalisi Tak Solid

"Tapi kan tidak perlu dikeluarkan sekarang. Karena kami bekerja dulu, menang dulu lah. Menang saja belum, kok sudah dikeluarkan (kandidat menteri)?" kata Ma'ruf melalui keterangan tertulis, Jumat (29/3/2019).

Namun, Ma'ruf menghargai upaya Prabowo yang sudah menyebutkan para kandidat menterinya saat kampanye.

Baca juga: 7 Nama yang Dinilai Prabowo Layak Jadi Calon Menteri di Kabinetnya

"Namanya juga orang kepengin (menang Pilpres). Ya kalau dia terpilih, begini, begini, begini. Tapi kalau kami sih tunggu saja (Pilpres selesai)," lanjut Ma'ruf.

Diberitakan sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sempat memperkenalkan para calon menteri yang akan duduk di kabinet pemerintahannya jika terpilih pada Pilpres 2019.

Kompas TV Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 Ma'ruf Amin kembali mengunjungi Palembang, Sumatera Selatan. Kali ini Ma'ruf Amin menghadiri sejumlah agenda dalam rangka kampanye terbuka. Salah satu agenda yang dilakukan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 Ma'ruf Amin dalam safari politiknya ke Palembang adalah menghadiri deklarasi Brigade Mahasiswa Jokowi-Amin. Ini adalah deklarasi dukungan kepada pasangan Jokowi- Ma'ruf dari kalangan anak muda atau generasi milenial. #marufamin #kampanyeterbuka #rumahpemilu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com