Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Sebut Prabowo Bakal Singgung Separatisme di Papua pada Debat Keempat

Kompas.com - 29/03/2019, 20:56 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, mengatakan capresnya akan mengkritik kebijakan capres petahana Joko Widodo terkait penanganan Papua dalam debat keempat.

Andre mengatakan, hal tersebut menjadi sorotan bagi Prabowo karena pemerintah dinilai belum tegas menghadapi kelompok separatis di Papua.

Debat keempat akan menghadirkan calon presiden, Jokowi dan Prabowo. 

"Kita tahu separatisme di Papua itu sangat menyedihkan. Bahwa kelompok separatis di Nduga itu sampai sekarang pemerintah selalu menyampaikan mereka adalah kelompok kriminal," ujar Andre saat ditemui di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (29/3/2019).

Baca juga: Jokowi Akan Paparkan Penanganan Keamanan di Papua Saat Debat Keempat

"Kalau kelompok kriminal itu di Tanah Abang, di Pasar Senen, bukan orang yang membunuh dan menembaki rakyat dan juga aparat negara," lanjut dia.

Ia menyadari pendekatan persuasif harus dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan keamanan di Papua. Namun, ia mengatakan, semestinya pemerintah bertindak tegas jika mereka tak mau lagi permasalahan di Papua diselesaikan secara persuasif.

Ia pun menilai Jokowi tak mampu bertindak tegas menghadapi para separatis di Papua lantaran belum mengambil sikap yang pasti untuk membubarkan separatisme di sana.

"Terlihat pemerintah Pak Jokowi gagap dan tidak mampu menyelesaikan separatisme di Nduga sehingga menimbulkan korban terus-menerus di aparat. Saya rasa ini menunjukkan kelemahan beliau sebagai pemimpin," ujar Andre.

"Sehingga Pak Prabowo akan menampilkan bahwa kita akan tetap persuasif, kita mengedepankan jalan damai, tapi negara tidak boleh kalah dan tidak boleh takut terhadap separatisme," lanjut dia.

Baca juga: Prabowo: Hai Para Koruptor, Kau Akan Kita Sadarkan...

Sebelumnya, Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, calon presiden petahana Joko Widodo bakal menyampaikan kinerja pemerintah menangani masalah keamanan di Papua dalam debat Pilpres 2019 putaran keempat, Sabtu (30/3/2019) besok.

"Ini adalah wilayah di mana Pak Jokowi sangat otoritatif untuk menjelaskan kepada publik bagaimana perhatian presiden bukan komitmen kosong," kata Jaleswari Pramodhawardani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/3/2019).

Jaleswari mengatakan, Jokowi sangat memperhatikan sisi keamanan, selain juga peduli terhadap kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat di Bumi Cendrawasih.

Kompas TV Hubungan Dewan Pimpinan Wilayah PAN Sulawesi Utara dan Tim Pemenangan Capres Nomor Urut 02 di Sulawesi Utara sempat tegang pasca insiden di kampanye Prabowo Subianto di Manado. Namun setelah dilakukan klarifikasi DPW PAN dan Gerindra sepakat berdamai. DPW PAN merasa tidak dihargai karena tidak diizinkan sejumlah kader PAN naik ke panggung utama saat kampanye Prabowo digelar di Manado, Minggu (23/3/2019) kemarin. Kekecewaan itu berujung ancaman pencabutan dukungan DPW PAN Sulawesi Utara untuk pasangan Prabowo-Sandiaga. Namun setelah dilakukan klarifikasi Ketua DPW PAN Sulawesi Utara sudah menerima permintaan maaf tim pemenangan Prabowo-Sandi dan memutuskan tetap mendukung pasangan nomor urut 02. #DPWPANSulawesiUtara #Gerindra #KampanyeTerbuka
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com