Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Diminta Awasi Manipulasi Dana Kampanye

Kompas.com - 28/03/2019, 19:07 WIB
Christoforus Ristianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi kunci untuk mencegah manipulasi laporan dana kampanye yang akan diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Peneliti Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil, mengatakan, laporan dana kampanye kini menjadi isu yang jarang diperhatikan oleh Bawaslu, khususnya dalam kampanye terbuka dan iklan di media massa.

"Laporan dana kampanye yang transparan itu merupakan cerminan seluruh aktivitas para peserta pemilu. Harapan dan kuncinya ada di Bawaslu," ujar Fadli di kantor Populi Center, Jakarta Barat, Kamis (28/3/2019).

Selama penyelenggara pemilu sejak 2004, lanjut Fadli, laporan dana kampanye hanya menjadi pelaporan secara administratif saja. Jadi, laporan yang diberikan peserta pemilu kepada KPU sekadar memenuhi aturan saja, tidak ada penelusuran lebih lanjut kejujuran isi laporan dana kampanye.

Baca juga: Ini 3 Jenis Laporan Dana Kampanye yang Harus Diserahkan ke KPU

"Jadi hanya mengumumkan kewajiban saja. Nah, metode kampanye kan beragam, jadi ada celah bagi peserta pemilu mempalsukan laporan dana kampanye," ungkapnya kemudian.

Ia menambahkan, Perludem sebagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) pernah mengingatkan kepada Bawaslu untuk menjadikan laporan dana kampanye menjadi salah satu isu penting yang perlu diawasi.

Sebab, seperti diungkapkan Fadli, dampak laporan dana kampanye sangat besar terhadap integritas penyelenggara pemilu. Kalau peserta pemilu tidak jujur, maka masyarakat bisa tidak mempercayai penyelenggara pemilu.

"Bawaslu itu punya kewenangan mengawasi seluruh tahapan kampanye. Sederhana saja, Bawaslu bisa meminta seluruh catatan kegiatan peserta pemilu, foto, video, atau dokumentasi lainnya, serta wawancara tim kampanyenya. Kalau nanti tidak cocok dengan laporan, artinya ada yang janggal," papar Fadli.

Namun demikian, lanjutnya, pengawasan seperti itu tidak dilakukan oleh Bawaslu hingga saat ini. Meskipun sudah ada aturan pembatasan dalam dana kampanye, namun Bawaslu sejatinya tetap mengawasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup, Kaesang: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup, Kaesang: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com