Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Klaim Telah Tuntaskan Sebagian Persoalan Data Pemilih yang Dipertanyakan Timses Prabowo

Kompas.com - 27/03/2019, 19:55 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan sebagian persoalan data pemilih pemilu yang sempat disebut tak wajar oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

KPU, kata Viryan, sudah melakukan sejumlah perbaikan data pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.

"Sebagian data yang disampaikan data BPN 02 sudah diselesaikan oleh teman-teman KPU di daerah," kata Viryan saat ditemui Hotel Sari Pan Pacific, Rabu (27/3/2019).

"Jadi yang melakukan perbaikan data apabila ada yang keliru itu teman-teman KPU daerah. KPU mengoordinasikan, menyupervisi, memonitoring pekerjaan itu dan memastikan teman- teman mengerjakan itu," sambungnya.

Baca juga: KPU Bantah BPN Prabowo-Sandiaga soal 17,5 Juta Data Pemilih Tak Wajar

Sejumlah data yang telah diperbaiki KPU itu misalnya, dugaan adanya data tak wajar berupa 300 ribu orang yang berusia di atas 90 tahun yang masuk DPT. Ada pula 20.475 pemilih berusia di bawah 17 tahun yang masuk DPT.

Data ini diungkap oleh BPN dan dinilai tidak wajar karena angkanya terlalu besar.

Selain data tersebut, BPN juga menemukan data ganda dalam DPT di lima provinsi, yang jumlahnya mencapai 6 juta.

Sementara itu, mengenai 17,5 juta data pemilih yang terkonsentrasi pada tanggal lahir tertentu, telah diklarifikasi oleh KPU.

Viryan membantah bahwa 17,5 juta data itu adalah data tak wajar. Menurut dia, memang ada sejumlah pemilih yang tercatat terkonsentrasi pada tanggal lahir tertentu.

Mereka terkonsentrasi lahir di 1 Januari, 1 Juli, dan 31 Desember.

Data tersebut mengacu pada data administrasi kependudukan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut Viryan, saat proses pencatatan kependudukan oleh Dukcapil, ada warga yang lupa tanggal dan bulan lahir mereka. Sehingga, dalam pencatatan tanggal lahir, yang bersangkutan dibuatlah tanggal lahir di 3 konsentrasi waktu dan bulan tersebut.

"Misalnya ada pemilih pada saat kegiatan administrasi kependudukan, tidak ingat lahirnya tanggal berapa, bulan berapa, hal-hal seperti itu kemudian disamakan tanggal lahirnya, ada yang tanggal 1 bulan 7, tanggal 31 bulan 12, dan tanggal 1 bulan 1," katanya.

Viryan menambahkan, data pemilih yang terkonsentrasi pada tanggal lahir tertentu sudah ada sejak Pemilu 2014. Bahkan, pemilih kategori tersebut di pemilu sebelumnya jumlahnya lebih besar.

"Pemilu 2014 di DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) dari pemerintah serta DPT hasil pemutakhiran data pemilih. Jumlah pemilih 3 kategori tersebut di angka 20 juta, sekarang jadi 17 juta," tutur Viryan.

Baca juga: Menyoal 17,5 Juta Pemilih Tak Wajar yang Dipertanyakan Timses Prabowo-Sandiaga

Diberitakan sebelumnya, BPN Prabowo-Sandiaga menyampaikan 17,5 juta data pemilih pemilu yang diduga tak wajar.

Ketidakwajaran tersebut mengacu pada pemilih yang tercatat terkonsentrasi pada tanggal lahir tertentu dengan angka yang begitu tinggi dan berbeda jauh dengan angka rata-rata.

Tercatat, ada 9,8 juta pemilih yang menurut DPT lahir pada 1 Juli. Sementara itu, ada 5,3 juta pemilih yang diketahui lahir pada 31 Desember. Lalu, ada 2,3 juta pemilih yang lahir 1 Januari.

Data tersebut dinilai tak wajar, karena rata-rata jumlah pemilih di satu kurun waktu jumlahnya tak mencapai 1 juta. Tetapi, khusus pada 3 kurun waktu tersebut, ada lonjakan angka yang begitu tinggi.

Kompas TV Manajer Database Litbang Kompas, Ign. Kristantomengatakan, survei elektabilitas pilpres kali ini diperoleh dari 2.000 responden di 500 desa yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Dari satu desa diambil empat responden yang dipilih secara acak. Penentuan jumlah responden di tiap provinsi dilakukan berdasarkan jumlah penduduk dan daftar pemilih tetap (DPT) serta data potensi desa menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru. Misalkan di provinsi A terdapat 5 persen dari total DPT, di provinsi itu akan dicari responden sebanyak 5 persen dari 2.000 responden yang ditetapkan litbang. Dari tingkat provinsi, pencarian responden akan dipersempit ke tingkat kabupaten/kota, kelurahan, hingga RT. Di tingkat kelurahan, Litbang Kompas memilih dua RT secara acak. Kemudian, di tingkat RT, setelah meminta izin untuk melakukan survei, Litbang Kompas mendata semua kartu keluarga (KK) di wilayah itu. ”Misalkan dari pengacakan itu diperoleh RT tujuan yang berada di daerah terpencil di atas gunung. Itu tetap harus didatangi tenaga survei,” ujar Kristanto. Setelah memperoleh data KK, Litbang Kompas akan memilih responden secara acak total empat orang dari dua keluarga. Adapun dalam satu keluarga itu akan dicari responden satu laki-laki dan satu perempuan yang telah berusia 17 tahun ke atas. #SurveiKompas2019#LitbangKompas#Pilpres2019
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com