Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembubaran HTI Dinilai Jadi Senjata Jokowi pada Debat Keempat

Kompas.com - 26/03/2019, 18:24 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai langkah pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bisa menjadi senjata bagi calon presiden petahana Joko Widodo dalam debat pilpres keempat.

Adi menilai, pembubaran itu menandakan bahwa Jokowi adalah pemimpin yang berkomitmen menjaga Pancasila.

"Artinya Jokowi mengambil risiko berhadap-hadapan dengan kelompok-kelompok yang selama ini tidak mengakui pancasila dan demokrasi sebagai sistem politik kita," kata Adi saat dihubungi, Selasa (26/3/2019).

Ideologi menjadi salah satu bagian dari tema di debat pilpres keempat Sabtu, (30/3/2019). Dalam debat kali ini, Jokowi akan berhadap-hadapan dengan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Baca juga: MA Tolak Kasasi HTI

Adapun calon wakil presiden tak akan ikut ambil bagian dalam debat keempat ini. Selain soal ideologi, tema debat mencakup pemerintahan, keamanan, dan hubungan internasional.

Adi menilai dalam debat nanti Jokowi cukup memaparkan kembali soal langkah pemerintah membubarkan HTI untuk menegaskan komitmennya dalam menjaga ideologi pancasila. Apalagi langkah pembubaran tersebut juga sudah dikuatkan oleh putusan pengadilan.

"Secara ideologi, Jokowi ini orang yang berani mengambil risiko untuk menggebuk ormas yang tidak menjunjung tinggi pancasila dan NKRI," kata Adi.

Adi menilai latar belakang Jokowi yang berasal dari kalangan sipil justru menjadi alasan mengapa mantan pengusaha mebel itu berani membubarkan HTI. Menurut dia, pemimpin sipil memang cenderung berani mengambil risiko berhadap-hadapan dengan kelompok-kelompok yang kontra dengan Pancasila.

Sementara pemimpin militer, menurut dia, cenderung tidak mau ambil risiko dan tidak mau dimusuhi oleh kelompok manapun. Pemimpin militer akan meminimalisasi kelompk-kelompok yang berseberangan dengan cara merangkul dengan alasan pembinaan.

"SBY begitu. HTI itu kan besar juga di zaman SBY. Cuma karena Pak SBY cenderung tidak mau berkonfrontasi. Karena dianggap kelompok-kelompok radikal ini bisa dibina dengan cara pelan-pelan makanya tidak dibubarkan," ujar Adi.

"Tapi kelompok ini pintar juga menyembunyikan agenda politiknya. Mereka tidak konfrontasi terhadap negara tapi pada saat bersamaan mereka semakin konsolidatif. Mereka melebarkan sayap politiknya dimana-mana," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com