Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPN: Jokowi Harusnya Berterimakasih kepada Anies...

Kompas.com - 26/03/2019, 15:07 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Nizar Zahro, mempertanyakan langkah Jokowi yang meresmikan Moda Raya Transportasi (MRT) Jakarta. Menurut dia, MRT harusnya cukup diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Jokowi harusnya berterima kasih kepada Anies karena atas kemurahannya masih diberi panggung meresmikan MRT di Bundaran HI. Sejatinya, Gubernur Jakarta lah yang paling berhak meresmikan MRT tersebut," kata Nizar dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/3/2019).

Baca juga: William Sabandar, Bos MRT Jakarta yang Turut Membangun Aceh Pascatsunami

Nizar menjelaskan bahwa PT MRT adalah Badan Usaha Milik Daerah. Sahamnya 99,8 persen dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan 0,02 persen lainnya oleh PD Pasar Jaya.

Masa depan MRT juga sangat tergantung dari subsidi APBD Jakarta. Jika Anies tidak mau mengeluarkan subsidi, maka tarif MRT akan sangat mahal dan tak terjangkau oleh masyarakat. Namun Nizar menyayangkan Jokowi sama sekali tak menyebut nama Anies saat peresmian MRT.

"Itulah Jokowi tukang klaim dan kacang lupa kulitnya. Anies yang berjasa sama sekali tidak disebut," kata politisi Partai Gerindra ini.

Politisi Gerindra Nizar Zahro.KOMPAS.com/Ihsanuddin Politisi Gerindra Nizar Zahro.

Baca juga: Harapan Gen-Z yang Jajal MRT: Tambah Tempat Duduk, Petugas, hingga WiFi

Nizar juga membantah bahwa MRT adalah keputusan politik Jokowi saat menjabat gubernur DKI Jakarta.

Anggota DPR ini menegaskan bahwa proses pengadaan MRT sudah dilakukan sejak 30 tahun lalu. Bahkan PT MRT sudah berdiri pada 2008, sebelum Jokowi menjabat gubernur.

"Sayangnya Jokowi bagai kacang lupa kulit. Sudah diberi panggung tapi mengklaim sebagai penentu MRT," kata dia.

Baca juga: Melihat Budaya Antre dan Tertib yang Mulai Tampak di Stasiun MRT...

Lebih jauh, Nizar menilai Jokowi berupaya menumpang panggung MRT demi kepentingannya sebagai calon presiden pada Pilpres 2019. Menurut Nizar, hal ini harus dilakukan oleh petahana karena kampanyenya yang selalu sepi.

"Kasihan lihat Jokowi, harus numpang panggung MRT untuk dielu-elukan lautan manusia. Selama ini panggung kampanyenya selalu sepi. Rakyat sudah malas menghadiri kampanye politik Jokowi. Karena rakyat tahu Jokowi hanya akan kasih janji palsu," kata Nizar.

Baca juga: Anies Ingin Tarif MRT Lebih Murah dari Ojek Online

"Kemarin rakyat membludak di HI karena bertepatan acara CFD. Rakyat ingin menjadi bagian dari budaya baru MRT. Kehadiran rakyat bukan untuk Jokowi. Buktinya selepas acara MRT, kampanye Jokowi di Banten tidak membludak," tambah dia.

Sebelumnya, Jokowi sempat mengklaim MRT yang kini sudah bisa dinikmati masyarakat Jakarta merupakan keputusan politiknya saat menjabat Gubernur DKI bersama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Baca juga: Anies Minta DPRD Tentukan Tarif MRT Tanpa Unsur Politik

"Itu pun putusan politiknya, kita putuskan saat saya jadi Gubernur saat itu dengan Pak Ahok," kata Jokowi saat menghadiri deklarasi dukungan 10.000 pengusaha untuk Jokowi-Ma'ruf di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Jokowi mengatakan, pembangunan MRT di Jakarta sebenarnya sudah terlambat.

Proyek itu menurut dia sudah diajukan sejak 30 tahun silam, namun selalu ditolak oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Alasannya karena tak membawa keuntungan.

Baca juga: Anies Lobi DPRD agar Terima Tarif Rata-rata MRT Rp 10.000

Namun, Jokowi mengaku ia tidak melihat untung dan rugi saat memutuskan untuk membangun MRT.

Yang namanya transportasi massal itu ya rugi. Saat itu saya dipaparkan rugi. Kalau untung rugi, itu untuk para pengusaha. Kalau untuk negara, hitungannya bukan untung dan rugi," kata Jokowi.

Kompas TV Antusiasme masyarakat untuk naik transportasi umum Moda Raya Terpadu (MRT) masih tinggi. Masyarakat masih terlihat antusias untuk mencoba MRT. Antrian panjang sempat terjadi saat hendak masuk ke stasiun. Selain itu apa kata warga mengenai tarif MRT sebesar Rp 8.500,00? Berikut laporan dari Jurnalis KompasTV Mila Dewi dan juru kamera Yasir Alam yang melaporkan dari Stasiun Lebak Bulus. #MRTJakarta #TarifMRTJakarta #ModaRayaTerpadu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com