Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPN Bantah Ada Bendera HTI dalam Kampanye Prabowo di Manado

Kompas.com - 25/03/2019, 18:28 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Hidayat Nur Wahid membantah adanya bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) saat kampanye rapat umum calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Manado, Minggu (24/3/2019).

Hidayat mengatakan, bendera berwarna hitam dengan tulisan huruf Arab berwarna putih bukanlah bendera HTI. Sebab tulisan itu berlafaskan "La Ilaha Illallah" atau kalimat tauhid, yang artinya yang artinya tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah.

"Bendera HTI bukan bendera dengan tulisan 'La Ilaha Illallah' saja," ujar Hidayat saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/3/2019).

Baca juga: BPN Prabowo-Sandiaga Luncurkan Aplikasi Kawal Suara Pemilu 2019

Hidayat menjelaskan, berdasarkan pernyataan dari Kementerian Dalam Negeri, bendera HTI merupakan bendera yang bertuliskan kalimaf tauhid. Kemudian di bawah kalimat itu tertera nama organisasi Hizbut Tahrir Indonesia.

"Bendera HTI kalau kata Kementerian Dalam Negeri ada tulisan 'La Ilaha Illallah', di bawahnya ada tulisan Hizbut Tahrir," kata Hidayat.

"Saya bertanya apakah ada tulisan Hizbut Tahrir atau tidak? Pasti tidak ada. Kalau tidak ada itu pasti bukan benderanya HTI," ucap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Baca juga: Kubu Prabowo Incar Pendukung Jokowi, Ini Strategi TKN

Sebelumnya, seperti dikutip dari Antara, Juru bicara Tim Kampanye Nasional pasangan Jokowi-Ma'ruf (TKN) Ace Hasan Syadzily menyebut bendera Al-Liwa yang merupakan panji Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berkibar di tengah kampanye terbuka Prabowo Subianto di Manado, Minggu.

"Semakin jelas dan nyata Prabowo-Sandi didukung kelompok eks HTI. Indikasinya, keberanian mereka mengibarkan bendera Al-Liwa di panggung utama kampanye (Prabowo) di Kota Manado, bendera itu tampak tegak berdiri," ujar Ace dalam siaran pers di Jakarta, Minggu.

Ace mengatakan bendera Al-Liwa adalah bendera yang menjadi panji HTI, yakni kelompok yang selama ini selalu menyuarakan konsep khilafah dan anti terhadap "nation-state", yang secara terang-terangan mengakui ingin menegakkan sistem khilafah yang anti-Pancasila.

Baca juga: Bawaslu Kaji Dugaan Pelanggaran Kampanye Terbuka Jokowi dan Prabowo

"Eks HTI selama ini ada di balik pendukung utama Prabowo-Sandi. Mereka sangat militan melawan pemerintahan Jokowi karena Pemerintahan Jokowi bersikap tegas terhadap organisasi yang ingin mengancam ideologi Pancasila dan NKRI," kata Ace.

Ace mempertanyakan mengenai berkibarnya bendera HTI dalam kampanye terbuka Prabowo di Manado.

"Bagaimana mungkin seorang Prabowo yang patriotik dan nasionalis tidak berani bersikap dengan tegas hanya karena ingin mendapatkan dukungan elektoral," kata dia.

Kompas TV Pluit dimulainya kampanye terbuka Pilpres 2019 telah ditiup oleh Komisi Pemilihan Umum Minggu 24 Maret 2019. Waktu kampanye tak sampai satu bulan karena hari pencoblosan telah ditetapkan pada 17 April 2019. Dalam kampanye terbuka seolah menjadi pembuktian apakah mesin partai bekerja atau tidak. Termasuk di dalamnya kerja-kerja kepala daerah.<br /> Lalu bagaimana strategi partai untuk mendulang suara pendukung masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com