Tak Bicarakan Korupsi Pendidikan dalam Debat, Capres dan Cawapres Dikritik

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) dan guru-guru peserta Sekolah Antikorupsi (SAKTI) mengkritik kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden terkait perhatian dalam isu korupsi di dunia pendidikan.

Sebab, dalam debat capres maupun cawapres, tidak ada yang menyinggung mengenai isu tersebut.

"Permasalahan yang diangkat ketika debat hanya permasalahan yang sudah pernah dibahas sebelumya, tetapi tidak ada yang jelas dan konkret untuk cegah korupsi pendidikan," ujar Anggota Badan Pekerja ICW Nisa Rizkiah dalam jumpa pers di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Minggu (24/3/2019).

Baca juga: Banyak Celah Korupsi Pendidikan, Menristek Dikti Diminta Awasi Ketat Oknum di Kementerian

Menurut ICW, persoalan korupsi pendidikan masih menjadi masalah yang belum dapat diatasi.

Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai masih rawan disalahgunakan.

Berdasarkan data tren pemberantasan korupsi ICW dalam empat tahun terakhir, korupsi masih melibatkan pembuat kebijakan maupun penyelenggara pendidikan.

Baca juga: ICW Mencatat Ada 425 Kasus Korupsi Pendidikan Sepanjang 2005-2016

Setidaknya, menurut ICW dari 2015 hingga 2018, terjadi 309 kasus korupsi pendidikan.

Total kerugian negara akibat korupsi di sektor pendidikan mencapai Rp 494,5 miliar.

Tata kelola yang kurang baik membuat masalah dalam dunia pendidikan, misalnya akses dan mutu biaya pendidikan yang mahal, gedung sekolah yang rusak, hingga masalah kekurangan guru dan tenaga pengajar.

Baca juga: KPK Baru Bidik Kasus Korupsi Pendidikan di NTT

Menurut ICW, salah satu isu yang seharusnya menjadi bahan debat cawapres adalah hal-hal yang berkaitan dengan guru.

Kandidat pemimpin negara seharusnya membahas mengenai kualitas, distribusi, hingga otoritas mengajar.

"Siapa pun yang nanti terpilih, mesti menempatkan agenda reformasi guru dalam daftar prioritas kebijakan," kata Nisa.