Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kenapa Bapak-Ibu Belum Pegang Sertifikat? Karena Dulu Ngurusnya Ruwet

Kompas.com - 21/03/2019, 16:25 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyinggung ruwetnya proses penerbitan sertifikat lahan pada era pemerintahan sebelum pemerintahannya.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat membagikan 5.000 sertifikat lahan warga Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di Lapangan Bogor Nirwana Residence, Kota Bogor, Kamis (21/3/2019).

"Kenapa Bapak Ibu belum pegang ini (sertifikat)? Karena dulu ngurusnya ruwet. Benar kan?" kata Jokowi.

"Benar," jawab warga yang hadir.

Baca juga: Dukung Program Pemerintah, Gubernur Sulut Serahkan Ribuan Sertifikat Tanah Warga

Jokowi menyebutkan, pada pemerintahan sebelumnya, dalam satu tahun, sertifikat yang didistribusikan hanya 500.000.

Sejak menjabat Presiden, Jokowi menargetkan minimal 7 juta sertifikat diterbitkan per tahunnya.

Ia mengatakan, pemerintahannya berkomitmen agar keruwetan tersebut tidak terjadi lagi.

Sebaliknya, Jokowi mengaku terus mendorong agar pendistribusian sertifikat lahan kepada rakyat disederhanakan dan dipercepat.

Baca juga: BPN: Warga Jakarta Gratis Urus Sertifikat Tanah

Sejak 2015 hingga 2018, kata dia, target itu tercapai. Bahkan, untuk tahun 2018, sertifikat yang didistribusikan melebihi target.

Jokowi mengatakan, ia sering kali mendapatkan keluhan dari warga ketika berkunjung ke daerah. Warga banyak yang mengeluhkan sengketa lahan.

"Sedih saya, warga nangis-nangis karena urusan sengketa lahan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena masyarakat enggak pegang tanda bukti hak hukum atas tanah yang dia miliki, namanya sertifikat," ujar dia.

"Inilah sekarang kenapa kita percepat sertifikat lahan. Itu supaya enggak ada sengketa. Kalau Bapak Ibu pegang itu sertifikat, ada yang datang ngaku-ngaku (pemilik lahan), tinggal kasih. Nih ada nama pemilik, luasnya segini, itu pasti enggak berani lagi," lanjut Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com