Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Bagikan Sertifikat di Bogor, Bima Arya Janjikan Rumah Layak

Kompas.com - 21/03/2019, 14:09 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo, Kamis (21/3/2019), membagikan sertifikat lahan kepada 4.000 warga Kota Bogor dan 1.000 warga Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Wali Kota Bogor Bima Arya di dalam pidato sambutannya mengatakan, warga sangat bersemangat mengkuti acara yang digelar di Lapangan Bogor Nirwana Residence tersebut.

"Sebagian besar Bapak Ibu sepertinya berangkatnya sejak subuh ya dari kediaman. Tapi walaupun harus menunggu tiga sampai empat jam, masih setia duduk di sini menunggu kedatangan Bapak Presiden. Saya acungkan jempol untuk Bapak dan Ibu," ujar Bima Arya membuka pidatonya.

Baca juga: Maruf Amin: Rugi Kalau Tak Pilih Jokowi

Mewakili penerima sertifikat itu, Bima Arya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi, sekaligus Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil karena telah memudahkan penerbitan sertifikat lahan.

Menurut Bima Arya, kepemilikan sertifikat lahan membuat masyarakat semakin pasti dalam menjalani kehidupannya.

"Hidup ini serba tidak pasti. Tetapi kalau tinggal di tempat yang membuat kita tidak pasti, akan repot. Jadi, apabila sertifikat sudah di tangan, Insya Allah kepastian hidup lebih besar," ujar Bima Arya.

Ia menambahkan, dengan diterbitkannya sertifikat lahan ini, pemerintah daerah semakin mudah menjalankan program perumahan rakyat.

"Insya Allah pemerintah daerah ini akan meningkatkan komitmen membangun rumah tidak layak menjadi layak jika bapak ibu semua memiliki sertifikatnya," ujar Jokowi.

Baca juga: Elektabilitas Tertinggi, PDI-P Jadikan Ini Modal untuk Menangkan Jokowi-Maruf

Sementara Sofyan Djalil dalam pidato setelah Bima mengatakan, pihaknya menargetkan 100 persen lahan di Kota Bogor tersertifikasi tahun 2019 ini.

"Walaupun mungkin beberapa belum bisa dikeluarkan ya sertifikatnya karena masih sengketa atau ketidakjelasan dasar hukum, kita akan selesaikan," ujar Sofyan.

Adapun, untuk Kabupaten Bogor, distribusi sertifikat lahan ditargetkan 100 persen pada 2025 mendatang.

Kompas TV Calon Presiden nomor urut 01, #JokoWidodo, menanggapi hasil survei terbaru Litbang Kompas yang menunjukkan tren penurunan elektabilitasnya bersama Ma'ruf Amin.Joko Widodo menyebut hasil survei nantinya akan menjadi bahan evaluasiuntuk tim dan para pendukung agar bekerja lebih keras. #LitbangKompas #pilpres2019

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com