Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Mesin Politik di Jakarta Kelola Isu dengan Tepat

Kompas.com - 20/03/2019, 21:03 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengingatkan mesin politiknya di DKI Jakarta untuk mampu mengelola isu dengan tepat.

Hal tersebut diungkapkan Jokowi usai memberikan pembekalan bagi caleg DPR dan DPRD DKI Jakarta di Kantor Sekretariat DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2019) malam.

"Saya kira mengelola informasi, mengelola kejadian-kejadian yang ada di Jakarta, sangat penting," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi Minta Caleg PDI-P Ikut Tekan Angka Golput

Sebab, lanjut jokowi, dinamika politik di Ibu Kota sangatlah tinggi. Capres petahana ini menyebut, setiap detik informasi bisa berubah. Penyebaran informasi itu dapat ke arah yang menguntungkan, namun bisa juga sebaliknya.

Apalagi, Jakarta merupakan beranda politik Tanah Air. Apa yang terjadi atau informasi apa yang tersebar di Jakarta, sedikit banyak mempengaruhi dinamika politik di daerah lain.

"Karena biasanya dari Jakarta, bisa berimbas ke provinsi-provinsi yang lain," ujar Jokowi.

Ia sekaligus berpesan kepada seluruh mesin politiknya di lapangan untuk memaksimalkan kerja di sisa masa waktu kampanye Pemilu 2019.

Baca juga: Jokowi Bersyukur Ada Survei yang Tak Menguntungkan, Ini Sebabnya...

"Ini tinggal kerja di bawah saja, kerja di lapangan. Sudah enggak ada rapat-rapat lagi. Menurut saya itu ya," ujar Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi sekaligus meminta para caleg untuk semakin gencar menyosialisasikan Pemilu 2019 kepada masyarakat agar menekan angka golput.

"Mau mengingatkan untuk mengajak masyarakat datang ke TPS berbondong-bondong. Jangan sampai ada yang golput," ujar Jokowi.

Kompas TV Pemilihan calon Presiden dan Calon Wakil Presiden semakin dekat, kurang dari satu bulan adalah waktu tersisa bagi pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk bisa meraih suara warga. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan selisih elektabilitas kedua pasangan calon semakin sempit. Hasil survei Litbang Kompas terbaru di bulan Maret dengan pengumpulan pendapapat melalui wawancara tatap muka yang diselenggarakan sejak tanggal 22 Februari hingga 5 Maret 2019 dengan 2 ribu responden yang dipilih secara acak hasilnya adalah sebagai berikut. #SurveiKompas2019 #Litbangkompas #Pilpres2019

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com