Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawa Pengurus HKTI ke Istana, Moeldoko Sampaikan Dukungan Politik untuk Jokowi

Kompas.com - 19/03/2019, 17:16 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menggelar Rapat Koordinasi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Dalam acara itu, Moeldoko selaku Ketua Umum HKTI menyatakan dukungan politik kepada Presiden Joko Widodo.

"Kami juga berkumpul ingin memberikan dukungan politik kepada Bapak Presiden, karena selama ini Presiden telah banyak berbuat untuk petani dan pertanian Indonesia," kata Moeldoko dalam sambutannya di hadapan Presiden Jokowi dan 500 kader HKTI.

Moeldoko menyebut dukungan politik ini diberikan karena Presiden telah melakukan reforma agraria serta redistribusi aset selama empat tahun terakhir memimpin Indonesia.

Hingga saat ini, menurut Moeldoko, negara telah memberikan kurang lebih 39.000 bidang tanah kepada para petani Indonesia.

Lahan seluas 2 juta hektare lebih dalam konteks perhutanan sosial juga telah diberikan hak pengelolaannya kepada para petani.

"Sehingga teman-teman kita yang sekarang mengelola perhutanan sosial memiliki kepastian hukum untuk mengelola selama 35 tahun," kata Kepala Staf Kepresidenan ini.

Selain itu, Moeldoko menyebut pemerintah juga telah melakukan banyak hal di bidang infrastruktur pertanian.

Misalnya, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, mulai dari 2015-2018 kurang lenih 3.141.240 hektare. Lalu, ada juga pembangunan bendungan, embung hingga jalan desa.

Dengan infrastruktur itu, Moeldoko mengklaim petani yang biasanya hanya panen sekali, kini bisa panen dua kali dalam setahun.

Menurut dia, para petani makin sejahtera selama kepemimpinan Jokowi.

"Atas dasar itu Bapak Presiden, kami dengan bulat menyampaikan kami memiliki hak untuk berpolitik. Untuk itu, kami memberikan dukungan politik sepenuhnya agar Bapak Presiden semakin memberikan kesejahteraan kepada petani Indonesia," ujar mantan Panglima TNI ini.

Saat diwawancara wartawan seusai acara, Moeldoko mengakui bahwa dukungan politik yang diberikan HKTI juga termasuk dukungan pada Pilpres 2019.

"Ya bisa saja. Itu otomatis. Kalau urusan pilpres, bisa saja. Karena seluruh anggota HKTI punya hak politik," kata Moeldoko.

Soal HKTI kubu Fadli Zon yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Moeldoko enggan mempermasalahkannya.

Moeldoko memastikan bahwa HKTI yang ia pimpin solid mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Ya saya pikir begitu siapa bosnya pasti di belakangnya begitu. Bosnya HKTI yang saya pimpin sekarang Pak Jokowi, kami ada di belakangnya," kata Moeldoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com