Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Kemendagri Larang Pejabat ke Luar Negeri Sepekan Sebelum dan Setelah Pencoblosan

Kompas.com - 18/03/2019, 19:42 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo mengungkapkan alasan melarang pejabat ke luar negeri seminggu sebelum dan setelah pencoblosan pemilu serentak 2019.

Menurut dia, larangan itu dibuat agar tak ada pejabat yang absen dalam pesta demokrasi lima tahunan 17 April mendatang.

"Ini adalah merupakan pesta demokrasi. Kalau pesta demokrasi, kita sebagai komponen bangsa tidak ikut pesta, apakah layak pesta? Padahal Pemilu itu kan untuk menentukan pemimpin lima tahun ke depan," kata Hadi saat dikonfirmasi, Senin (18/3/2019).

Baca juga: Kemendagri Larang Pejabat Pemerintah ke Luar Negeri Sebelum dan Setelah Pemilu

Kemendagri sebelumnya mengeluarkan surat edaran 099/892/SJ yang ditujukan kepada para kepala daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pegawai Negeri Sipil Kemendagri dan pemerintah daerah.

Para pejabat itu tidak diperkenankan untuk melakukan kunjungan kerja ataupun izin ke luar negeri pada tujuh hari kalender sebelum dan sesudah 17 April 2019. Itu berarti larangan ini diberlakukan sejak Rabu 10 Maret 2019 hingga Rabu dua pekan setelahnya, 24 April 2019.

Hadi menilai para pejabat harusnya memberi contoh yang baik kepada masyarakat yang dipimpinnya. Jika pejabat ikut-ikutan golput dalam pemilu nanti, masyarakat pun bisa latah enggan mencobolos.

Baca juga: Kemendagri Larang Kepala Daerah dan ASN ke Luar Negeri Selama Masa Pemilu

"Kalau mereka melancong, masyarakat melancong lagi, maka golputnya tinggi. Kita harapkan pemilu berjalan lancar aman tertib dan berkualitas dengan partispasi masyarakat yang tinggi. Karena ini milik kita, untuk kita dan demi kemajuan kita," kata Hadi.

Hadi menegaskan bahwa larangan pejabat ke luar negeri ini tak untuk kepentingan salah satu pasangan calon. Tujuannya murni untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

"Sehingga target partisipasi yang ditetapkan 77,5 persen harus kita benar-benar wujudkan. Jadi tidak ada kepentingan lain kecuali kita harus mengajak masyarakat memilih," kata Hadi.

Kompas TV Mabes #Polri mengaku sudah mengantongi data pemilik akun #Opposite6890 yang membuat #hoaks polisi menjadi buzzer untuk mendukung pasangan nomor urut 01. Saat ini polisi juga telah memetakan pola sebaran hoaks yang kian marak menjelang pencoblosan Pilpres 2019. Tim Direktorat Siber Bareskrim Polri sudah mengidentifikasi pemilik akun Opposite 6890. Namun polisi masih melengkapi fakta hukum dan alat bukti untuk menangkap pelaku.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com