Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tawaran Ma'ruf untuk Masalah Riset Dinilai Lebih Strategis Daripada Sandiaga

Kompas.com - 18/03/2019, 12:47 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat pendidikan Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Doni Koesoema menilai, tawaran program dalam bidang riset yang disampaikan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01, Ma'ruf Amin lebih strategis dibanding cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno.

Doni menyoroti rencana Ma'ruf bersama calon presiden petahana, Joko Widodo untuk membentuk Badan Riset Nasional.

"Yang soal riset itu Ma'ruf Amin lebih strategis dan dia sangat paham situasi. Memang dia tidak bicara tentang anggaran. Tapi sekarang ini situasinya apa sih yang ada? Kan ada rencana induk riset nasional lalu kemudian usulannya koordinasi kan, membentuk badan koordinasi untuk riset, Badan Riset Nasional itu lebih konkret," kata Doni kepada Kompas.com, Senin (18/3/2019).

Baca juga: Maruf: Badan Riset Bukan Menambah Lembaga

Doni memandang, saat ini banyak anggaran riset yang disebar di berbagai lembaga namun tidak terkelola dengan baik. Riset yang dihasilkan pun, lanjut Doni, tidak relevan dalam menghadapi masalah-masalah terkini.

"Jumlah paten kita juga kurang, maka kalau rencana induk riset nasional itu bisa, maka bisa masuk katakanlah riset teknik, pertanian, obat-obatan, ilmu komputer, lingkungan, biologi molekular dan lainnya. Karena harus menyesuaikan memang ke penggunaan riset ini. Kita itu tidak begitu jelas risetnya di bidang apa, lalu hasilnya untuk masyarakat apa," ujar dia.

Baca juga: Kendala Riset di Indonesia yang Disebut Sandiaga Mengumpulkan Debu

Di satu sisi, Doni mencatat persentase belanja riset Indonesia ada di level 0,2 hingga 0,5 persen dalam Produk Domestik Bruto (PDB).

Doni Koesoema di acara membahas kebijakan lima hari sekolah, di kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2017).Kompas.com/Robertus Belarminus Doni Koesoema di acara membahas kebijakan lima hari sekolah, di kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2017).

"Kan itu artinya total itu diproyeksikan aja selama 5 tahun aja cuma Rp 100 triliun. Jadi sangat kecil. Sudah sangat kecil, risetnya tidak relevan, tersebar kemana-mana, lalu tidak efektif. Maka Pak Ma'ruf Amin benar, harus sesuai rencana induk riset nasional, karena kalau tidak, duit tersebar kemana-mana enggak jelas," kata dia.

Sehingga ia memandang, pembentukan badan tersebut bisa memaksimalkan tata kelola anggaran dan pemanfaatan hasil riset dengan maksimal.

Baca juga: Beda Gagasan Maruf dan Sandiaga Majukan Dunia Riset Indonesia

Kemudian ia menyoroti beberapa tawaran Sandiaga, seperti penekanannya pada kolaborasi, kesejahteraan peneliti beserta hasil penelitian yang dilakukannya dan kenaikan anggaran riset sebesar 1 hingga 2 persen.

Menurut Dodi, rencana kenaikan anggaran tersebut prinsipnya memang baik. Namun, ia melihat belum menjawab masalah strategis di bidang riset saat ini.

"Satu hal unik dia berbicara 1 sampai 2 persen (kenaikan anggaran riset). Itu dari mana itu nanti duitnya kalau 1 sampai 2 persen? Itu kalau dia mau sampai 2 persen, bagaimana perhitungannya gitu. Memang yang bagus ya antara 2-3 persen, kalau bisa 4 persen dari PDB kan," ujarnya.

Baca juga: Memajukan Dunia Riset, Sandiaga Sebut Kuncinya Adalah Kolaborasi

Ia juga menyoroti penekanan Sandiaga pada aspek kolaborasi dan kesejahteraan peneliti.

"Ketika bicara masalah riset itu, kan dia menekankan kolaborasi ya, industri, pemerintah, universitas. Itu triple helix istilahnya. Lebih teori, tidak dijelaskan argumentasinya apa. Meningkatkan itu baik tapi praksisnya seperti apa kan tidak jelas. Lalu kesejahteraan periset dan lain-lain, hal yang normatif menurut saya," ujar dia.

Kompas TV Kuncinya mengefisienkan lembaga. Lembaga-lembaga yang ada menjadi satu lembaga riset sehingga penanganan riset jadi lebih efektif dengan mengikut sertakan Pemerintah, akademisi, DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri). Debat Pemilihan Presiden 2019 kembali digelar pada Minggu (17/3/2019) malam. Tema debat cawapres terkait masalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya. #DebatCawapres2019 #MarufAmin #Pendidikan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com