Ketua DPR Sebut UN Masih Dibutuhkan untuk Memetakan Kualitas Pendidikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo menilai, Ujian Nasional (UN) masih dibutuhkan untuk memetakan kualitas pendidikan di Indonesia.

Pernyataan Bambang ini menanggapi wacana penghapusan UN karena dianggap berbiaya tinggi yang dilontarkan calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, pada debat ketiga Pilpres 2019, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019).

Menurut Bambang, UN adalah salah satu cara untuk mengukur apakah siswa di seluruh Indonesia sudah memiliki pengetahuan yang merata atau belum.

Baca juga: HNW: Rencana Sandiaga Hapus Ujian Nasional Menjawab Keluhan Masyarakat

"Kita ini lagi mengejar kualitas pendidikan yang baik. Salah satu cara mengukur apakah sekolah atau para pendidik melakukan pendidikan dengan baik adalah dengan ujian yang dilakukan secara nasional," ujar Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/3/2019).

Bambang mengatakan, pemerintah mempertahankan UN karena akan berdampak pada pengukuran kualitas sekolah, khususnya disparitas antara pendidikan di luar Jawa dan di Pulau Jawa.

"Kualitas pendidikan kita saat ini masih jomplang antara daerah dengan daerah lainnya," kata dia.

Baca juga: CEK FAKTA: Sandiaga Uno Sebut Ujian Nasional Menguras Biaya Tinggi

Pada debat ketiga, Sandiaga menilai sistem ujian nasional yang saat ini diterapkan pemerintah merupakan sebuah bentuk pemborosan anggaran.

Selain itu, sistem ujian nasional berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap siswa karena sistem pendidikan di berbagai daerah masih berbeda-beda.

"UN kami akan hapus. Itu salah satu bagian dari pemborosan dan tidak berkeadilan, karena sistem pendidikan kita tidak sama di setiap wilayah," ujar Sandiaga.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Ceka Fakta Debat III Pilpres mengenai Pasien BPJS Sragen