Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

HNW: Rencana Sandiaga Hapus Ujian Nasional Menjawab Keluhan Masyarakat

Kompas.com - 18/03/2019, 11:01 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Hidayat Nur Wahid menilai bahwa gagasan menghapus sistem ujian nasional yang diutarakan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menjawab keluhan masyarakat.

Menurut Hidayat, banyak masyarakat mengeluhkan sistem ujian nasional yang dianggap tidak merealisasikan tujuan pendidikan itu sendiri.

"Itu satu usulan yang saya kira menjawab apa yang menjadi keluhan masyarakat. Karena banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan ujian nasional yang tidak merealisasikan daripada tujuan pendidikan itu sendiri," ujar Hidayat saat ditemui seusai debat ketiga pilpres, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019).

Baca juga: CEK FAKTA: Sandiaga Uno Sebut Ujian Nasional Menguras Biaya Tinggi

Di sisi lain, Hidayat berpandangan sistem ujian nasional cenderung menimbulkan konflik antar-guru yang mata pelajarannya tidak diujikan di tingkat nasional.

Seringkali, siswa menjadi tidak begitu memperhatikan pelajaran-pelajaran yang tidak diujikan secara nasional.

"Dan pada ujung akhirnya menghadirkan konflik antara guru, karena sebagian guru merasa mata pelajarannya tidak diperhatikan oleh murid karena mata pelajarannya tidak diujikan di tingkat nasional," kata politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Baca juga: Ini Alasan Sandiaga Akan Hapus Sistem Ujian Nasional jika Terpilih

Hidayat beranggapan gagasan Sandiaga soal sistem pendidikan yang berbasis penelusuran minat dan bakat lebih bermanfaat bagi peserta didik.

Ia meyakini konsep tersebut dapat menjadi salah satu cara dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

"Dan terkait peningkatan kualitas daripada masing-masing peserta didik melalui penelusuran minat dan bakat. Minat dan bakat itu nanti akan menghadirkan pendidikan yang sesuai dengan minat dan keahlian dari pada para siswa," ucapnya.

Baca juga: Jika Terpilih, Sandiaga Akan Hentikan Sistem Ujian Nasional

Sebelumnya, Sandiaga mengatakan sistem ujian nasional yang saat ini diterapkan pemerintah merupakan sebuah bentuk pemborosan anggaran.

Selain itu, sistem ujian nasional berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap siswa, sebab, sistem pendidikan di berbagai daerah masih berbeda-beda.

Hal itulah yang menjadi alasan Sandiaga ingin menghentikan sistem ujian nasional, seperti yang ia ungkapkan saat debat ketiga pilpres.

Baca juga: Debat Ketiga, Debat Ala Maruf Vs Sandiaga...

Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno berbicara dalam debat ketiga Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019) malam. Peserta debat ketiga kali ini adalah cawapres masing-masing paslon dengan tema yang diangkat adalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya.KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno berbicara dalam debat ketiga Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019) malam. Peserta debat ketiga kali ini adalah cawapres masing-masing paslon dengan tema yang diangkat adalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya.

"UN kita akan hapus. Itu salah satu bagian dari pemborosan dan tidak berkeadilan, karena sistem pendidikan kita tidak sama di setiap wilayah," ujar Sandiaga saat ditemui seusai debat.

Kendati demikian, Sandiaga tidak menyebutkan secara spesifik berapa besar pemborosan anggaran dengan adanya penerapan sistem ujian nasional.

Ia hanya mengungkapkan, besarnya pemborosan dapat dihitung dan besarannya cukup signifikan.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com