Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf Amin: BPJS dan KIS Akan Disempurnakan

Kompas.com - 17/03/2019, 20:59 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 01 Kiai Haji Ma'ruf Amin menegaskan, pemerintah sudah melakukan inovasi besar dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Inovasi itu, yakni melalui Jaminan Kesehatan Nasional berupa BPJS dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

"Melalui JKN KIS, kita telah melakukan langkah besar yang inovatif. Melalui JKN KIS kita melakukan upaya asuransi sosial yang besar," ujar Ma'ruf dalam debat ketiga sesi kesehatan di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019) malam.

Ma'ruf mencatat, saat ini sudah 215 juta rakyat menjadi peserta BPJS. Angka itu menjadikan BPJS sebagai asuransi terbesar di dunia.

Sebanyak 96,8 juta orang di antaranya merupakan penerima KIS alias menerima biaya iuran kesehatan dari pemerintah.

"Dengan demikian, sebenarnya pemerintah telah melakukan langkah besar dalam rangka memberikan pelayanan dengan harga murah," ujar Ma'ruf.

Meski demikian, Ma'ruf menegaskan, apabila ia dan calon presiden Joko Widodo memenangkan pemilihan presiden 2019, pemerintah akan ada perluasan, penambahan, penyempurnaan dan meningkatkan apa yang sudah dilakukan pemerintahan saat ini.

Prinsipnya, fasilitas kesehatan harus mudah dijangkau masyarakat, tenaga medis perawat dan dokter harus memberikan pelayanan yang lebih baik dan kepastian akan ketersediaan obat.

"Dengan demikian, kami harus meningkatkan layanan ke depan sampai kepada pelayanan yang sempurna," ujar Ma'ruf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com