Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Stok "Capres", Pengamat Harap Syarat Pencalonan Pilpres 2024 Diturunkan

Kompas.com - 15/03/2019, 09:50 WIB
Jessi Carina,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

 JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik CSIS Arya Fernandes berharap syarat pencalonan presiden pada Pemilihan Presiden 2024 bisa diturunkan. Dengan begitu kandidat yang bertarung dalam kontestasi itu akan lebih banyak.

Arya mengatakan, ini penting karena Indonesia memiliki banyak stok calon pemimpin yang banyak.

"Kalau sekarang kita hanya punya 2 pilihan gitu ya, ada 01 dan 02. Kita tidak punya alternatif. Kalau syarat pencalonannya diturunkan, dengan stok kita yang banyak yang melimpah di 2024, saya kira kita banyak punya pilihan," ujar Arya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (14/3/2019).

Syarat pencalonan yang dimaksud adalah presidential threshold. Ambang batas yang terlalu tinggi menjadikan partai-partai tidak bisa banyak mengusung calon presiden. Mereka harus berkoalisi dengan partai lain untuk memenuhi ambang batas 25 persen suara nasional.

Baca juga: Ini 6 Anggota Komite Damai untuk Debat Ketiga Pilpres 2019

Sedangkan, Arya optimis banyak bibit-bibit pemimpin saat ini yang berpotensi menjadi calon presiden pada 2024. Meski tidak menyebut nama-namanya, Arya mengatakan bibit tersebut kini banyak berada di tingkat daerah.

"Kita punya stok di level daerah yang banyak, mereka para teknokrat, mereka para profesional dan mereka menurut saya nanti akan menjadi orang-orang terbaik yang akan berkonsultasi dan mudah-mudahan kita berharap bisa menurunkan syarat pencalonan," ujar Arya.

"Sehingga kita punya alternatif yang banyak. Nanti di 2024 ibarat menu di makanan kita, bisa memilih apakah pilih rendang, ayam goreng, ayam bakar, dan lain lain," tambah dia.

Arya mengatakan ini harus menjadi warisan dari pelaksanaan Pilpres 2019 ini. Setelah Pilpres 2019, dia berharap anggota DPR bisa mengatur kembali aturan-aturan terkait pencalonan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com