Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Desakan Penuntasan Kasus Novel Baswedan Dinilai Tak Ada Kaitan dengan Pilpres

Kompas.com - 13/03/2019, 07:35 WIB
Abba Gabrillin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Desakan koalisi masyarakat sipil antikorupsi untuk menuntaskan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan dinilai tak ada muatan politis.

Meski koalisi mendesak Presiden Joko Widodo turun tangan, koalisi menyatakan hal tersebut tak ada kaitan dengan kontestasi pemilihan presiden pada 17 April 2019.

"Ini jauh dari urusan pilpres. Tidak ada tendensi kami agar desakan ini jadi alat politik. Masalah Novel jauh dari urusan pilpres," ujar Yansen Dinata, salah satu anggota koalisi saat berbicara dalam jumpa pers peringatan 700 hari penyiraman air keras di Gedung KPK Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Koalisi juga meminta agar tidak ada pihak-pihak yang secara sengaja menggunakan isu penyerangan terhadap Novel sebagai komoditas untuk meraup suara dalam kontestasi pilpres.

Baca juga: 700 Hari Berlalu, Apa Kabar Kasus Novel Baswedan?

Koalisi meminta agar sikap kritis ditunjukkan dengan langkah konkret, bukan sekadar pengguliran isu.

Menurut Yansen, kasus yang menimpa Novel adalah penyerangan terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Penuntasan kasus ini adalah bentuk kepedulian dan keseriusan pemerintah dan penegak hukum terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam hal ini, koalisi menagih komitmen Presiden Joko Widodo dalam menjamin penuntasan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.

Jokowi ditagih untuk membentuk tim independen demi menuntaskan kasus tersebut.

Baca juga: 700 Hari Kasus Novel, Presiden Jokowi Ditagih Pembentukan Tim Independen

Menurut koalisi, tim independen sebaiknya terdiri dari para ahli hukum, tokoh dan praktisi yang berkompeten dan independen.

Tim tersebut nantinya langsung bertanggung jawab kepada presiden.

Wajah Novel Baswedan disiram air keras oleh orang tak dikenal seusai menjalankan shalat subuh di masjid dekat kediamannya, pada 11 April 2017.

Hingga 700 hari setelahnya, kasus ini belum terselesaikan.

Sampai saat ini, belum ada satupun terduga pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com