Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla: Hoaks Bisa Menurunkan Elektabilitas, Harus Diklarifikasi

Kompas.com - 12/03/2019, 18:30 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Jusuf Kalla menilai, hoaks yang menerpa Jokowi-Ma'ruf bisa menurunkan elektabilitas.

Hal itu disampaikan Kalla menanggapi pernyataan Jokowi terkait elektabilitasnya yang sempat turun lantaran diserang hoaks dan kampanye hitam.

"Berarti hoaks itu memang bisa memperlambat, atau menurunkan. Tapi harus dibalas juga, harus diklarifikasi," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Baca juga: Maruf Amin Sebut Suara di Sumut Beralih ke Jokowi Setelah Hoaks Diklarifkasi

Kendati demikian, Kalla mengatakan berdasarkan lembaga survei justru elektabilitas Jokowi-Ma'ruf semakin meningkat. Ia pun mengimbau kepada semua pihak agar tak menyebar hoaks hanya untuk mengejar kemenangan di Pilpres.

"Dan juga ada semua agar turut jangan menyebarkan hoaks juga," lanjut Kalla.

Sebelumnya Jokowi menyebut elektabilitasnya bersama Ma'ruf Amin di Jawa Barat sempat turun karena penyebaran hoaks dan fitnah.

Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu dengan pengurus dan anggota Tim Kampanye Daerah (TKD) Sulawesi Tenggara di Kendari, Sabtu (2/3/2019).

"Di Provinsi Jawa Barat, saat itu, 1,5 bulan yang lalu, kami sudah menang 4 persen. Dulu kan (Pilpres 2014) kami kalah telak tuh, ini sudah menang 4 persen. Enggak ada hujan, enggak ada angin, tahu-tahu anjlok 8 persen," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Hoaks Sudah Door to Door, Lawan, Jangan Diam!

Jokowi mengatakan, timnya di Jawa Barat langsung menyelidiki apa yang menjadi penyebab penurunan elektabilitasnya.

Tim menemukan adanya upaya penyebaran hoaks dan fitnah kepada Jokowi-Ma'ruf.

"Kami cek. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Cek lagi ke rumah ke rumah, ke rumah. Apa yang muncul? Ternyata fitnah hoaks sudah masuk," kata Jokowi disambut sorak riuh para kader parpol pendukungnya.

Kompas TV Partai Keadilan Sejahtera akhirnya mengakui bahwa wanita pelaku #kampanyehitam di Makassar, Sulawesi Selatan adalah simpatisannya. PKSakhirnya mengakui bahwa wanita pelaku kampanye hitam di #Makassar, Sulawesi Selatan adalah simpatisannya. Ketua Departemen Politik Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Pipin Sopian menyebut ibu-ibu yang diduga melakukan kampanye hitam dalam video yang beredar di media sosial adalah #simpatisanPKS. PKS mengakui simpatisan terlibat langsung dalam proses kampanye. Namun PKS menegaskan baik kader maupun simpatisan dilarang melakukan kampanye hitam. Polisi terus melakukan pengejaran dan penyelidikan terhadap kasus beredarnya video kampanye hitam dengan melibatkan ibu-ibu yang menyebarkan hasutan bahwa bila Jokowi-Ma&rsquo;ruf terpilih, maka pelajaran agama dan pesantren akan dihapuskan. Selain mencari pelaku polisi juga tengah menyebar tim <em>cyber</em> untuk menelusuri sejauh mana penyebaran video kampanye hitam itu di media sosial.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Nasional
Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Nasional
Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Nasional
Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com