Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Larangan Terbang untuk Boeing 737 Max Bentuk Kewaspadaan

Kompas.com - 12/03/2019, 17:26 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pelarangan sementara kepada maskapai untuk menerbangkan pesawat jenis Boeing 737 Max 8 merupakan bentuk kewaspadaan pemerintah.

"Itu (kebijakan) sudah tepat. Lebih baik hati-hati mengambil tindakan dibanding membiarkan. Kalau terjadi apa-apa habis kan," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Kalla mengatakan, kebijakan tersebut tentu berdampak bagi maskapai yang menggunakan pesawat jenis Boeing 737 Max 8, terutama bagi Lion Air yang memiliki 10 unit Boeing 737 Max 8.

Wapres Jusuf Kalla saat diwawancarai awak media di kantornyaKompas.com/Rakhmat Nur Hakim Wapres Jusuf Kalla saat diwawancarai awak media di kantornya
Namun, kata Kalla, pelarangan tersebut lebih baik diterapkan agar tak terjadi hal-hal yang tidan diinginkan.

Baca juga: Australia Larang Semua Varian Boeing 737 MAX Masuk ke Wilayahnya

"Pasti mengganggu sedikit. Kalau 10 (pesawat) Lion digrounded, pasti mengganggu penerbangan kan. Di dunia juga gitu, saham Boeing langsung turun, saham pesawat itu juga turun. Pasti mengganggu," ujar Kalla.

"Jadi harus peka pada keamanannya. Boeing harus membuktikan pesawatnya baik. (Kebijakan) Itu sudah tepat. Lebih baik hati-hati," lanjut Kalla.

Baca juga: Nasib Boeing 737 Max 8 di Indonesia akan Ditentukan dalam Waktu Sepekan

Sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan, pesawat Boeing 737 Max 8 yang ada di Indonesia dilarang terbang untuk sementara.

Budi menyatakan, Kemenhub telah menerjunkan tim untuk melakukan observasi dan penelitian terhadap pesawat sejenis yang ada di Indonesia.

Budi menyebut, pesawat jenis itu tentunya boleh terbang kembali jika nantinya tidak ditemukan masalah. Namun, sebaiknya, ada konsekuensi jika nantinya ada temuan dari tim Kemenhub.

"Akan dilakukan dalam 1 minggu ini. Kita langsung ( periksa) ke pesawatnya, tapi Boeing akan diinformasikan," kata Budi, seusai kegiatan seminar Nasional Himpuni di Semarang, Selasa.

Kompas TV Dampak jatuhnya Boeing 737 Max 8 Ethiopian Airlines, Kementerian Perhubungan melarang sementara pesawat Boeing 737 Max 8 mengudara hingga waktu yang belum ditentukan. Menurut Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Polana Banguningsih, keputusan ini diambil untuk menjamin keselamatan penerbangan. Polana menambahkan, saat ini ada 10 unit yang beroperasi di Lion Air dan satu unit yang beroperasi di Garuda Indonesia. #EthiopianAirlinesJatuh #Boeing737Max8 #Harina Hafitz
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com