Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Mungkin Kita Harus Punya Menteri Investasi dan Ekspor

Kompas.com - 12/03/2019, 12:10 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kecewa terhadap nilai ekspor dan investasi di Indonesia yang tak kunjung mengalami peningkatan.

Jokowi mengungkapkan keinginannya untuk mempunyai dua menteri baru di kedua sektor tersebut.

"Saya sudah sampaikan minggu lalu dalam forum rapat kabinet, apakah perlu, saya bertanya, apakah perlu kalau situasinya seperti ini yang namanya menteri investasi dan menteri ekspor," kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2019 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Tangerang Selatan, Selasa (12/3/2019).

Jokowi mengungkapkan, nilai investasi dan ekspor Indonesia sudah tertinggal dari negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, hingga Vietnam.

Mantan Wali Kota Solo itu tak ingin karena tak melakukan pembenahan, Indonesia akan kalah dari Kamboja maupun Laos.

Baca juga: Mendag: Kalau Kita Mau Ekspor, Berarti Harus Ada Impor...

Jokowi menyebutkan, seharusnya dalam kondisi perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, Indonesia bisa menarik masuk investor.

Namun, kata Jokowi, yang terjadi justru para investor memilih masuk ke Vietnam.

Calon presiden petahana itu mencontohkan, banyak industri mebel dari China yang masuk ke Vietnam. Jokowi heran padahal Indonesia merupakan produsen kayu serta rotan.

"Padahal kayu ada di kita, raw material ada di kita, kayu ada di kita, bambu ada di kita, apa yang salah dari Indonesia? Apa yang keliru dari Indonesia?" ujar Jokowi.

Selain itu, kata Jokowi nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat juga kalah dibandingkan dengan Vietnam.

Baca juga: HIMKI Bidik Ekspor Mebel 5 Miliar Dollar AS

Menurut Jokowi, Indonesia hanya bisa menguasai 3 persen pasar AS, sementara Vietnam mencapai sekitar 16 persen.

"Artinya apa? Kita kalah rebutan, kalah merebut investasi, kalah merebut pasar. Saya rasa ini tanggung jawab kita semuanya," kata dia.

Oleh sebab itu, Jokowi ingin memiliki Kementerian Investasi dan Kementerian Ekspor.

Menurut dia, negara-negara di Uni Eropa juga ada yang memiliki Kementerian Investasi maupun Kementerian Ekspor secara terpisah.

"Dari sisi kelembagaan memang kita harus memiliki Menteri Investasi dan Menteri Ekspor. Dua menteri. Tapi nanti kalau sudah ada menteri juga enggak nendang yang salah kita semuanya," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com