Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Isu Kenaikan Harga Bahan Pokok, Jokowi Bandingkan Inflasi Saat Ini dengan Akhir Era SBY

Kompas.com - 12/03/2019, 11:11 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo tak setuju jika ada anggapan harga-harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan di era pemerintahannya.

Kepala Negara menegaskan, harga bahan pokok selama 4,5 tahun terakhir terkendali. Hal ini bisa dilihat dari angka inflasi yang rendah di kisaran 3 persen.

Jokowi lantas membandingkan angka inflasi saat ini dengan angka pada akhir era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kalau kita bandingkan dengan 2014 akhir, 8 persen lebih inflasi kita, 8,3 persen," kata Jokowi saat membuka Rapat Kerja Kementerian Perdagangan di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Tangerang Selatan, Selasa (12/3/2019).

Baca juga: TKN: Program Jokowi Jelas, Tidak di Awang-awang

Jokowi mengatakan, pemerintah bekerja keras untuk mengendalikan inflasi. Pada 2015, inflasi turun drastis ke angka 3,3 persen. Pada 2016, inflasi kembali turun ke 3,02 persen.

Pada 2017, inflasi sedikit naik, tetapi masih terkendali di angka 3,61 persen. Sementara tahun lalu, inflasi kembali turun ke level 3,13 persen.

Baca juga: Jokowi Teken PP, Gaji Perangkat Desa Setara PNS Golongan IIA, Berapa Besarannya?

"Artinya, bapak ibu sekalian, pengendalian harga itu bisa dilakukan dan pada angka yang sangat rendah. Jadi, kalau ada yang menyampaikan harga-harga naik, ya kalau satu-dua barang itu biasa. Tapi rata-rata teori ekonomi, yang namanya inflasi berkaitan dengan pengendalian harga," kata Jokowi.

"Kalau sekarang inflasi 3,13 persen, dibanding 2014 kita ini turunnya sangat anjlok sekali, dari 8,3 menjadi 3,13. Supaya kita tahu semuanya," kata mantan Wali Kota Solo ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com