Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu dan Dukcapil Duga WNA yang Masuk DPT Muncul Saat Pendataan Pemilih

Kompas.com - 06/03/2019, 19:38 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan keberadaan 103 data Warga Negara Asing (WNA) di Daftar Pemilih Tetap (DPT) diduga muncul pada saat proses pencocokan dan penelitian DPT.

Ada kemungkinan, petugas coklit sulit membedakan antara e-KTP milik WNA dengan milik WNI, karena e-KTP keduanya hampir sama. Pembedanya adalah, e-KTP WNA menggunakan Bahasa Inggris, sementara e-KTP WNI menggunakan Bahasa Indonesia.

"Temuan sekarang kemungkinan dari coklit atau pendaftaran pemilih update. Mungkin juga dari panitianya, karena KTPnya kan hampir sama, tapi warga negara beda," kata Bagja saat ditemui di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2019).

Baca juga: Lima Fakta Polemik WNA Masuk DPT Pilpres 2019, Tersebar di 17 Provinsi hingga Ada 103 Nama

Hal serupa juga diungkap oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh.

Menurut Zudan, masuknya data WNA ke DPT Pemilu dipastikan bukan berasal dari data kependudukan yang dimiliki oleh Dukcapil.

Seperti diketahui, Dukcapil menghimpun Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4). DP4 digunakan sebagai rujukan KPU dalam menyusun DPT pemilu.

"Dalam rapat (KPU, Dukcapil, Bawaslu) kemarin tanggal 4 (Maret), staf KPU mewakili KPU menyatakan bahwa masuknya WNA dalam DPT tidak bersumber dari DP4 Pilpres 2014, DP4 Pilkada 2015, DP 4 Pilkada 2018, DP4 Pilpres 2019," ujar Zudan saat dihubungi, Rabu (6/3/2019).

Sementara itu, pihak KPU belum mau memberi keterangan terkait hal ini. Menurut Komisioner KPU Viryan Azis, pihaknya tengah fokus untuk menyelesaikan pengecekan faktual terkait WNA pemilik e-KTP yang diduga masuk ke DPT Pemilu.

"Tunggu, sedang ditelusuri. KPU ingin merespon secara menyeluruh. Nanti akan kami buka bagaimana, dan KPU akan buka data yang KPU verifikasi untuk publik secara jelas," ujar Viryan saat dihubungi, Rabu (6/3/2019).

"Kan kemarin kami baru mulai melakukan verifikasi dan sudah selesai, ini sedang direkap hasilnya," sambungnya.

Sebelumnya, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyerahkan 103 data WNA pemilik e-KTP yang masuk ke Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019, ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu.

Data tersebut diperoleh dari pencermatan yang dilakukan tim teknis Ditjen Dukcapil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Titiek Soeharto-Didiet Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Titiek Soeharto-Didiet Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Nasional
PKS Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran: Kita Ucapkan Selamat Bertugas

PKS Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran: Kita Ucapkan Selamat Bertugas

Nasional
Disebut Sudah Bukan Kader PDI-P Lagi, Jokowi: Ya Terima Kasih

Disebut Sudah Bukan Kader PDI-P Lagi, Jokowi: Ya Terima Kasih

Nasional
Soal Kabinet, AHY: Jangan Bebankan Pak Prabowo dengan Tuntutan Berlebihan

Soal Kabinet, AHY: Jangan Bebankan Pak Prabowo dengan Tuntutan Berlebihan

Nasional
Jelang Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Prabowo: Rakyat Menuntut Pimpinan Politik Kerja Sama

Jelang Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Prabowo: Rakyat Menuntut Pimpinan Politik Kerja Sama

Nasional
Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Tanpa Melupakan Catatan di MK

Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Tanpa Melupakan Catatan di MK

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Jokowi Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Nasional
Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Kita Hormati Proses Bernegara

Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Kita Hormati Proses Bernegara

Nasional
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Nasional
Hadiri Penetapan KPU, Prabowo: Kita Akan Kerja Keras

Hadiri Penetapan KPU, Prabowo: Kita Akan Kerja Keras

Nasional
Masih di Yogyakarta Saat Penetapan Prabowo-Gibran, Ganjar: Kalau Saya di Jakarta, Akan Hadir

Masih di Yogyakarta Saat Penetapan Prabowo-Gibran, Ganjar: Kalau Saya di Jakarta, Akan Hadir

Nasional
Terima Penetapan Prabowo-Gibran, PDI-P: Koalisi Sebelah Silakan Berjalan Sesuai Agenda yang Ingin Dilakukan

Terima Penetapan Prabowo-Gibran, PDI-P: Koalisi Sebelah Silakan Berjalan Sesuai Agenda yang Ingin Dilakukan

Nasional
Tertawa Lepas, Anies-Cak Imin Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden dan Wapres Terpilih

Tertawa Lepas, Anies-Cak Imin Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden dan Wapres Terpilih

Nasional
Program Susu Gratis Prabowo-Gibran Dibayangi Masalah Aturan Impor Kemendag dan Kementan

Program Susu Gratis Prabowo-Gibran Dibayangi Masalah Aturan Impor Kemendag dan Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com