Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto: Pak Prabowo Sosok yang Tak Peduli Data

Kompas.com - 04/03/2019, 23:43 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo, Hasto Kristiyanto, menilai, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tak pernah memedulikan data saat berbicara.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi pernyataan Prabowo ihwal kebocoran kekayaan Indonesia yang mencapai Rp 1.000 triliun setiap tahun.

"Pak Prabowo kan sosok yang paling tidak peduli dengan data karena dulu mengatakan 99 persen rakyat Indonesia miskin, terus kemudian bocor dan bocor," ujar Hasto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (4/3/2019).

Baca juga: Menkeu: Di Era Industri 4.0, Data Setara dengan Perusahaan Tambang

"Dan itu menunjukkan persoalan kompetensi dan retorika itu jauh lebih penting bagi tim kampanye Prabowo-Sandi," lanjutnya.

Ia menambahkan, bukti Prabowo tak menguasai data juga terlihat saat berteriak menolak impor pangan tetapi tak pernah menyampaikan caranya.

Hasto menilai Prabowo tak menguasai permasalahan pertanian sehingga wajar jika hanya berteriak menolak impor.

Baca juga: Rizal Ramli Kritik Data Ekonomi di Pidato Jokowi

Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto KristiyantoKOMPAS.com/Ihsanuddin Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto

Hal itu, kata Hasto, berbeda dengan capres Joko Widodo. Ia mengatakan Jokowi tak sibuk berkampanye untuk menghentikan impor pangan, tetapi juga membangun infrastruktur pertanian agar Indonesia bisa mencapai swasembada pangan.

"Di tingkat implementasi kebijakan kita memerlukan waduk, kita memerlukan pengaliran air primer, tersier, sekunder. Kita memerlukan benih unggul agar petani kita menghasilkan padi yang unggul. Kita perlu pengorganisasian petani, kita perlu distribusi pupuk yang baik," ujar Hasto.

"Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi menunjukkan bahwa di sini kepemimpinan teknokratik implementatif kerakyatan. Yang di sana kepemimpinan retorik. Ini adalah ukuran yang nyata kompetensi dari seorang pemimpin," lanjut Hasto.

Kompas TV Presiden Joko Widodo mempersilakan pihak-pihak yang meragukan data soal panjang jalan desa yang sudah dibangun pemerintah untuk mengukur langsung di lapangan. Sementara kubu BPN Prabowo-Sandi menilai klaim Jokowi soal jalan desa seolah melupakan prestasi presiden-presiden sebelumnya. Mengapa kubu Prabowo-Sandi meragukan klaim Jokowi soal pembangunan jalan desa? Dan apa janji dan program dari masing-masing kubu untuk memastikan dana desa tepat sasaran? Kita bahas bersama Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade. Kemudian ada anggota tim penugasan khusus TKN Jokowi-Maruf, Nusyirwan Soejono serta pengamat kebijakan publik Agus Pambagio.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com