Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Tunggu Dukcapil Berikan Data WNA yang Punya E-KTP

Kompas.com - 04/03/2019, 18:33 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menunggu Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan data Warga Negara Asing (WNA) yang tercatat punya KTP elektronik atau e-KTP.

KPU membutuhkan data tersebut untuk melakukan pengecekan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 dan memastikan tak ada WNA yang masuk DPT.

Jika data dari Kemendagri tak kunjung diberikan, KPU tak bisa melakukan pengecekan DPT.

"KPU belum melakukan penyisiran DPT karena datanya belum diberikan. Kan kita sudah minta per tanggal 28 Februari," kata Komisioner KPU Viryan Azis saat dihubungi, Senin (4/3/2019).

Baca juga: Fadli Zon: Kalau Berjuta-juta Orang Datang, Apa Perlu Dikasih E-KTP Juga?

Hingga saat ini, KPU baru mendengar kabar dari media bahwa Dukcapil sejak tahun 2014 telah mengeluarkan 1.600 keping e-KTP untuk WNA.

KPU berjanji akan bekerja dengan cepat jika data tersebut diberikan oleh Dukcapil.

"KPU ingin memastikan sekali kerja dan itu tidak perlu lama, nggak sampai sehari selesai itu asal diberi datanya. Kalau tidak diberikan gimana mau KPU kerja," ujar Viryan.

Komisioner KPU Viryan AzisKompas.com/Fitria Chusna Farisa Komisioner KPU Viryan Azis

Baca juga: Kemendagri Diharap Percepat Perekaman dan Penyerahan E-KTP bagi Pemilih Pemilu 2019

Viryan menambahkan, pihaknya tidak ingin gaduh menanggapi munculnya kabar kembali ditemukan nama WNA di DPT Pemilu.

Jika memang nantinya ditemukan nama WNA di DPT, Viryan menegaskan, pihaknya akan segera mencoret nama yang bersangkutan.

"KPU ingin menyelesaikan itu secara menyeluruh supaya masyarakat tenang, tidak ada lagi persoalan DPT. Tapi kalau (ada kabar) daerah ini ada, daerah B, C ada, itu nanti akan terus jadi mengganggu perhatian banyak pihak untuk pemilu," tandasnya.

Baca juga: Mendagri Sebut Isu E-KTP WNA Sengaja Dihembuskan Jelang Pemilu

Sebelumnya, beredar foto KTP elektronik atau e-KTP seorang Warga Negara Asing (WNA) asal China berinisial GC.

Dari foto yang beredar, KTP-el GC tercantum dengan NIK 320*************. Dalam foto itu, GC disebut tinggal di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.

KPU telah menegaskan bahwa nama GC tak tercantum di DPT. Jika NIK yang disebut-sebut milik GC itu ditelusuri di DPT, muncul nama seorang WNI berinisial B.

Paling baru, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, mendapati tiga nama WNA masuk ke DPT Pemilu. Tiga warga tersebut berasal dari China, Inggris dan Lebanon.

Kompas TV Ketua KPU Arief Budiman menyatakan KPU akan menyisir data Warga Negara Asing yang berpotensi masuk dalam daftar pemilih tetap Pemilu 2019. Meski demikian Arief Budiman mengaku belum ada permintaan resmi dari Kementrian Dalam Negri terkait hal tersebut. Arief menambahkan KPU pusat masih menunggu laporan data dari anggotanya di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Namun Arief mengaku KPU sudah melakukan pendataan dari rumah ke rumah dan tidak ada Warga Negara Asing yang masuk dalam daftar pemilih tetap.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com