Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[HOAKS] Foto Kapolri Akan Lawan Siapa Pun yang Ubah Indonesia Jadi Negara Islam

Kompas.com - 04/03/2019, 14:42 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Beredar sebuah foto Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian di sejumlah media sosial pada Sabtu (2/3/2019).

Tulisan pada foto itu menyebutkan bahwa Kepolisian RI akan melawan mereka yang ingin mengubah Indonesia menjadi negara Islam.

Narasi yang Beredar

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, foto ini beredar melalui aplikasi pesan WhatsApp pada Jumat (1/3/2019).

Foto berlatar Kapolri itu diikuti tulisan sebagai berikut:

"AYO RAKYAT INDONESIA... SUARAKAN KEBULATAN TEKAD & AMBIL LANGKAHNYA. BERSATU MENDUKUNG POLRI MELAWAN SIAPAPUN YANG MAU JADIKAN INDONESIA NEGARA ISLAM. Indonesia negara Pancasila, Pancasila harga mati untuk kami. Yang kami minta bersuaralah satu dengan kami, jangan diam saja. Dukungan Anda dengan bersuara sudah cukup bagi kami Kepolisian tidak perlu militan sampai mati, karena itu bagian tugas kami. SIAPAPUN YANG MERUBAH INDONESIA JADI NEGARA ISLAM-KAMI LAWAN. Cukup Suara Anda-Kami Yang Bertindak Rakyat Pendukung Pancasila-Mana Suaramu..!!"

Penelusuran Kompas.com

Kepolisian RI, melalui akun Twitter Divisi Humas Polri, @DivHumas_Polri, mengunggah foto ini dan memberinya label hoaks.

Kompas.com juga mengonfirmasinya kepada Kepala Biro Pelayanan Masyarakat dan Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo.

Ia menyatakan bahwa foto tersebut adalah hoaks.

"Itu hoaks. Ditemukan oleh tim patroli cyber di WhatsApp pada 1 Maret," ujar Dedi saat dihubungi Kompas.com, Senin (4/3/2019).

Dedi menegaskan, Kepolisian tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut.

"Tidak pernah mengeluarkan seperti itu. Arahan dari Kapolri terakhir saat rapim (rapat pimpinan) TNI Polri bulan Januari 2019 untuk jaga netralitas Polri dan TNI dalam kontestasi pemilu 2019," ujar Dedi.

Selain itu, Dedi juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan media sosial dengan bijak.

"Masyarakat untuk bijak dan cerdas dalam menggunakan medsos sebagai area publik, karena apa yang sudah diviralkan sebagai jejak digital yang sulit untuk dihapus," ujar Dedi.

Ia mengingatkan, perbuatan menyebarkan hoaks adalah pelanggaran hukum yang bisa dikenakan UU ITE dan UU Nomor 1 tahun 1946.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com