Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Fahri, Hidayat Nur Wahid Tegaskan PKS Bukan Pendukung Jokowi

Kompas.com - 04/03/2019, 14:25 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid membantah Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menyebut partainya lebih dekat dengan Presiden RI Joko Widodo.

Hidayat mengakui elite PKS pernah bertemu Jokowi beberapa hari setelah Sohibul Iman ditetapkan sebagai Presiden PKS. Dalam pertemuan itu, kata Hidayat, Jokowi menawarkan kursi menteri untuk PKS. Namun PKS bersikeras untuk di luar pemerintahan. 

"Kalau itu sudah jelas tidak benar. Dari dulu PKS posisinya sangat jelas. Ketika Pak Sohibul Iman pertama kali ketemuan dengan Pak Jokowi, dia menawarkan untuk masuk memang," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/3/2019).

"Tetapi sejak dari itu sikap PKS sangat-sangat jelas, itu adalah tahun 2015 sudah jelas kami berada di luar kabinet," tambah dia.

Baca juga: Diprediksi Fahri Tak Lolos Ambang Batas Parlemen, Ini Komentar PKS

Hidayat mengatakan, PKS pun selalu mengkritisi pemerintahan Jokowi terkait kebijakan yang dirasa kurang menguntungkan rakyat. Di sisi lain, PKS mendukung program pemerintah yang dianggap baik.

Namun prinsipnya, kata Hidayat, PKS berada di luar kabinet Jokowi.

"Posisi PKS adalah berada di luar kabinet dan tidak masuk ke dalam kabinet. Dari dulu sangat jelas dan itu sejatinya bisa diterima secara rasional dan tidak dipelintir-pelintir yang aneh-aneh," ujar Hidayat.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lebih dekat dengan Presiden Joko Widodo yang juga capres petahana. Fahri mengatakan itu saat menghadiri acara deklarasi organisasi massa Garbi DKI Jakarta, Minggu (3/3/2019).

Fahri menjelaskan, maksud perkataannya itu terkait dengan upaya PKS mendekati Jokowi.

Baca juga: Fahri Hamzah Sebut PKS Pernah Mendekati Jokowi, Incar Kursi Wapres

Fahri mengatakan, upaya pendekatan itu terjadi sebelum pemecatan dirinya sebagai kader partai tersebut.

"Proses ketika PKS sedang mendekati Istana, mondar-mandir ketemu Istana, itulah saya dipecat. Jadi itu menurut saya terkait. Pemecatan saya dengan upaya mendekati Istana itu saling terkait," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senin (4/3/2019).

Fahri mengatakan, sempat ada gerakan PKS untuk menyodorkan nama calon wakil presiden mendampingi Jokowi. 

"Makanya orang-orang yang dianggap pengganggu pemerintah seperti saya mau disingkirkan supaya PDKT lancar dan pacarannya sukses," katanya.

Kompas TV Keputusan membatalkan pemindahan Ahmad Dhanipada hari Rabu diambil tidak lama setelah Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah datang ke Rutan Cipinang. Keduanya sempat beradu argumentasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Surabaya yang hendak membawa Ahmad Dhani ke Rutan Medaeng. Salah satu alasannya, Ahmad Dhani tidak ingin dibawa ke Rutan Medaeng karena khawatir dengan keselamatannya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

Nasional
Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya 'Monggo'...

Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya "Monggo"...

Nasional
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama, Supir Truk Jadi Tersangka dan Ditangani Polda Metro Jaya

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama, Supir Truk Jadi Tersangka dan Ditangani Polda Metro Jaya

Nasional
KPU Sebut Dalil Kubu Anies soal Pencalonan Gibran Tidak Sah Mengada-ada

KPU Sebut Dalil Kubu Anies soal Pencalonan Gibran Tidak Sah Mengada-ada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com