Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Fahri, Hidayat Nur Wahid Tegaskan PKS Bukan Pendukung Jokowi

Kompas.com - 04/03/2019, 14:25 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid membantah Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menyebut partainya lebih dekat dengan Presiden RI Joko Widodo.

Hidayat mengakui elite PKS pernah bertemu Jokowi beberapa hari setelah Sohibul Iman ditetapkan sebagai Presiden PKS. Dalam pertemuan itu, kata Hidayat, Jokowi menawarkan kursi menteri untuk PKS. Namun PKS bersikeras untuk di luar pemerintahan. 

"Kalau itu sudah jelas tidak benar. Dari dulu PKS posisinya sangat jelas. Ketika Pak Sohibul Iman pertama kali ketemuan dengan Pak Jokowi, dia menawarkan untuk masuk memang," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/3/2019).

"Tetapi sejak dari itu sikap PKS sangat-sangat jelas, itu adalah tahun 2015 sudah jelas kami berada di luar kabinet," tambah dia.

Baca juga: Diprediksi Fahri Tak Lolos Ambang Batas Parlemen, Ini Komentar PKS

Hidayat mengatakan, PKS pun selalu mengkritisi pemerintahan Jokowi terkait kebijakan yang dirasa kurang menguntungkan rakyat. Di sisi lain, PKS mendukung program pemerintah yang dianggap baik.

Namun prinsipnya, kata Hidayat, PKS berada di luar kabinet Jokowi.

"Posisi PKS adalah berada di luar kabinet dan tidak masuk ke dalam kabinet. Dari dulu sangat jelas dan itu sejatinya bisa diterima secara rasional dan tidak dipelintir-pelintir yang aneh-aneh," ujar Hidayat.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lebih dekat dengan Presiden Joko Widodo yang juga capres petahana. Fahri mengatakan itu saat menghadiri acara deklarasi organisasi massa Garbi DKI Jakarta, Minggu (3/3/2019).

Fahri menjelaskan, maksud perkataannya itu terkait dengan upaya PKS mendekati Jokowi.

Baca juga: Fahri Hamzah Sebut PKS Pernah Mendekati Jokowi, Incar Kursi Wapres

Fahri mengatakan, upaya pendekatan itu terjadi sebelum pemecatan dirinya sebagai kader partai tersebut.

"Proses ketika PKS sedang mendekati Istana, mondar-mandir ketemu Istana, itulah saya dipecat. Jadi itu menurut saya terkait. Pemecatan saya dengan upaya mendekati Istana itu saling terkait," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senin (4/3/2019).

Fahri mengatakan, sempat ada gerakan PKS untuk menyodorkan nama calon wakil presiden mendampingi Jokowi. 

"Makanya orang-orang yang dianggap pengganggu pemerintah seperti saya mau disingkirkan supaya PDKT lancar dan pacarannya sukses," katanya.

Kompas TV Keputusan membatalkan pemindahan Ahmad Dhanipada hari Rabu diambil tidak lama setelah Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah datang ke Rutan Cipinang. Keduanya sempat beradu argumentasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Surabaya yang hendak membawa Ahmad Dhani ke Rutan Medaeng. Salah satu alasannya, Ahmad Dhani tidak ingin dibawa ke Rutan Medaeng karena khawatir dengan keselamatannya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com