Mobil Paspor Keliling Sudah Beroperasi di Jakarta Barat

KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mulai mengoperasikan mobil paspor keliling sejak sepekan lalu.

Operasional mobil paspor keliling masih di wilayah Jakarta Barat, untuk mempermudah pelayanan paspor bagi masyarakat.

Tak hanya mempermudah pelayanan paspor bagi masyarakat, mobil paspor keliling dilengkapi beberapa perangkat.

"Fasilitas yang ada pada mobil paspor keliling dilengkapi dengan perangkat pelayanan paspor, seperti personal computer (PC), scaning berkas, foto dan alat pengambilan sidik jari pemohon," ujar Pelaksana Tugas Kepala Bagian Humas Ditjen Imigrasi, Ujo Sujoto saat dihunungi Kompas.com, Kamis (28/2/2019).

Baca juga: Solo Punya Mobil Paspor Keliling

"Ada juga jaringan internet dengan menggunakan VPN khusus," tambah dia.

Ujo mengungkapkan, saat ini mobil paspor keliling baru tersedia dua unit mobil yang digunakan secara bergilir di wilayah DKI Jakarta.

Menurut Ujo, Ditjen Imigrasi berencana menambah mobil pelayanan paspor sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran pada 2019.

Sementara, untuk jalur arau rute pengoperasian mobil paspor keliling ini masih disusun oleh pihak Ditjen Imigrasi.

"Penempatan mobil paspor keliling akan ditempatkan di tempat-tempat yang strategis dan terjangkau oleh masyarakat di ibu kota," ujar Ujo.

Baca juga: Kantor Imigrasi Jakbar Siapkan Pembuatan Paspor Keliling

Ujo mengatakan, saat ini mobil keliling pelayanan paspor akan beroperasi setiap hari sesuai jam kerja dan hari-hari tertentu atau ketika ada event penting.

"Untuk minggu ini (mobil paspor keliling) sudah beroperasi di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) RI, dan lainnya," kata dia.

Sementara, untuk minggu depan, mobil paspor keliling baru akan kembali beroperasi pada tanggal 10 Maret 2019, karena akan dilakukan pemeliharaan atau maintenance.

Tak hanya di Jakarta, Ujo mengatakan, rencananya pengadaan mobil paspor keliling akan diperluas ke beberapa wilayah provinsi yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi.