Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Kembali Singgung soal Kekayaan Indonesia Lari ke Luar Negeri, Ini Tanggapan TKN

Kompas.com - 28/02/2019, 11:00 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, mempertanyakan pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyebut kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri.

Prabowo menyampaikan hal itu dalam pidato kebangsaannya di acara "Prabowo Menyapa Masyarakat dan Purnawirawan TNI-Polri DIY-Jateng" di Grand Pacific Hall, Yogyakarta, Rabu (27/2/2019).

Kata Prabowo, lebih dari Rp 11.000 triliun uang warga negara Indonesia (WNI) berada di luar negeri.

Menurut Ace, Prabowo seharusnya melihat dirinya sendiri.

Baca juga: Prabowo Sebut Kekayaan Indonesia Mengalir ke Luar Negeri

 

"Pak Prabowo sebaiknya menunjuk batang hidungnya. Siapa pihak-pihak yang menyimpan uang di luar negeri dalam jumlah yang besar hingga Rp 11.000 triliun itu? Jangan membuat pernyataan yang kontroversial seperti itu," ujar Ace melalui keterangan tertulis, Kamis (28/2/2019).

Menurut dia, isu yang dilontarkan Prabowo sangat aneh. IIa mengatakan, Prabowo dan cawapresnya Sandiaga Uno justru yang pernah disebut-sebut menyimpan kekayaan di luar negeri.

Ace mengacu pada nama Prabowo dan Sandiaga yang pernah disebut masuk dalam Panama Papers dan Paradise Papers.

Ace mengatakan, pernyataan Prabowo semakin aneh karena tidak sesuai dengan nilai repatriasi atau harta yang dibawa pulang ke Indonesia pada tax amnesty 2017.

Baca juga: Prabowo: Saya Semakin Mendapat Kekuatan

Nilai yang disebutkan Prabowo terlalu besar.

"Data tax amnesty di 2017 saja, repatriasi dari luar negeri hanya Rp 147 triliun," katanya.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan program, Ace mengatakan, Jokowi telah lebih dulu melakukan upaya untuk menyelamatkan uang Indonesia yang ada di luar negeri.

Ia menyebutkan, hal itu terbukti dari kerja sama dengan Swiss yang selama ini dianggap sebagai surga bagi penggelap pajak.

Dia pun meminta Prabowo berhenti melontarkan hal-hal kontroversial yang belum terbukti kebenarannya.

"Saya khawatir itu menunjuk dirinya sendiri seperti tuduhannya ada penguasaan lahan oleh segelintir orang, eh malah justru dirinya sendiri segelintir orang yang menguasainya itu," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com