Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P Sebut Program 3 Kartu Baru Lahir dari Kebiasaan Blusukan Jokowi

Kompas.com - 27/02/2019, 18:38 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, program kartu baru Presiden Joko Widodo lahir dari kebiasaan blusukan Jokowi. Dari blusukan itu, kata Hasto, Jokowi bisa mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Blusukan Pak Jokowi menjadi jembatan terbaik bagi hadirnya program kerakyatan. Dengan demikian seluruh kartu program unggulan tersebut hasil dari dambaan rakyat yang dijawab dengan baik oleh Presiden Jokowi," ujar Hasto melalui keterangan tertulis, Rabu (27/2/2019).

Kartu baru yang dimaksud adalah Kartu Indonesia Pintar-Kuliah, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Pra-kerja. Hasto mengatakan, program tiga kartu trsebut merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

"Sembako, pendidikan hingga kuliah, kesehatan, kesejahteraan ibu-ibu rumah tangga, stabilitas harga pangan melalui kartu sembago, hingga pekerjaan yang layak, dijamin oleh Jokowi dan negara benar-benar hadir," kata Hasto.

Baca juga: Wapres Kalla Sebut Anggaran 3 Kartu Baru Jokowi Bersumber dari Bansos

Menurut Hasto, program Jokowi ini berbeda dengan yang ditawarkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Hasto mengatakan program Prabowo-Sandiaga hanya retorika.

Menurut dia hal ini karena program tersebut tidak dibuat atas dasar aspirasi masyarakat.

"Program Prabowo-Sandi juga tidak terlepas dari tim kampanyenya. Sosok seperti Amien Rais, Fadli Zon, Neno Warisman, Sudirman Said, Tommy Suharto, Ratna Sarumpaet dan lain yang merupakan die-hard Prabowo, praktis tidak memiliki pengalaman sekomplit Pak Jokowi," kata Hasto.

Kompas TV Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar musyawarah nasional alim ulama dan konferensi besar di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Kota Banjar, Jawa Barat. Acara ini akan membahas masalah sosial yang tengah terjadi di masyarakat. Acara akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. PBNU menegaskan acara ini tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2019, karena sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PBNU, Munas, dan Konbes digelar dua kali dalam satu periode lima tahun kepemimpinan.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Nasional
PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

Nasional
Saksi Sebut Pemenang Lelang Proyek Tol MBZ Sudah Diatur

Saksi Sebut Pemenang Lelang Proyek Tol MBZ Sudah Diatur

Nasional
PAN Prioritaskan Kader Sendiri untuk Maju Pilkada 2024

PAN Prioritaskan Kader Sendiri untuk Maju Pilkada 2024

Nasional
Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Nasional
PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Nasional
Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Nasional
Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Nasional
Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com