Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Tidak Seharusnya Kita Berkonflik Hanya gara-gara Berita Bohong"

Kompas.com - 25/02/2019, 20:26 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) Septiaji Nugroho berharap elite politik hingga masyarakat tak mudah memanfaatkan atau bahkan terpengaruh berita bohong serta ujaran kebencian.

"Harus bisa mengutamakan masa depan anak cucu-kiita, tidak seharusnya kita berkonflik hanya gara-gara berita bohong," kata Septiaji kepada Kompas.com, Senin (25/2/2019).

Hal itu menyikapi video viral yang memuat dua perempuan tengah berbicara kepada salah seorang penghuni rumah dalam bahasa Sunda. Diduga hal itu untuk memengaruhi warga agar tidak memilih Joko Widodo pada Pilpres mendatang.

Menurut dia, konten seperti itu bisa membuat orang-orang cenderung mengabaikan perdebatan isu yang substansial di Pemilu 2019.

Baca juga: Elite Politik Diminta Tak Abai terhadap Hoaks dan Ujaran Kebencian

"Ini kan mengabaikan isu lain yang jauh lebih penting, informasi birokrasi, transparansi, isu lingkungan itu kalah jadinya. Enggak kita bahas gara-gara ribut masalah seperti ini," kata Septiaji.

Ia mengingatkan, informasi bohong atau ujaran kebencian yang memuat unsur ketakutan bisa memperburuk kualitas Pemilu 2019.

"Itu kan membuat situasi politik semakin keruh dan akhirnya juga kualitas pemilu kita bisa terdegradasi gara-gara ketika katakanlah menggunakan isu yang sama sekali tidak benar," paparnya.

Ia melihat ada kesan saling mengabaikan ketika hoaks atau ujaran kebencian ditujukan ke lawan politik. Sehingga elite hanya fokus melawan serangan terhadap calon yang diusungnya saja.

Ia mengingatkan, hoaks dan ujaran kebencian harus dihadapi bersama, tanpa memandang kepada siapa hoaks dan ujaran kebencian itu dituju. Sebab, kata dia, masyarakat seringkali gemar menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian karena didiamkan oleh elite politik.

Masyarakat, terkadang merasa apa yang disebarkannya merupakan hal benar.

"Mereka (masyarakat) itu sebenarnya juga menjadi korban karena perilaku katakanlah elite politik kita yang cenderung abai dengan penyebaran hoaks yang merugikan lawan politiknya," ujarnya.

Septiaji menuturkan, seluruh pihak punya tanggung jawab bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada standar nilai, norma, dan etika yang harus dipegang.

Baca juga: Jelang Pemilu 2019, Masyarakat Minta Bawaslu Tindak Tegas Penyebar Berita Bohong

"Kita punya kewajiban untuk menghentikan informasi bohong dari mana pun, entah itu kawan kita atau lawan kita dan tidak peduli (memandang) siapapun yang sudah diserang. Karena kebohongan itu adalah musuh dari kebudayaan kita," kata dia.

Sebelumnya, polisi telah mengamankan pengunggah video tersebut, Minggu (24/2/2019). Dalam video itu, diduga untuk memengaruhi warga agar tidak memilih Joko Widodo pada Pilpres mendatang.

Menurut perempuan di video itu, jika Jokowi terpilih maka suara azan tak akan pernah terdengar lagi. 

"Moal aya deui sora azan, moal aya deui nu make tiung. Awewe jeung awewe meunang kawin, lalaki jeung lalaki meunang kawin (Tidak ada lagi suara azan, tidak ada lagi yang make kerudung. Perempuan sama perempuan boleh menikah, laki-laki sama laki-laki boleh menikah," kata wanita dalam video tersebut.

Kompas TV Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menilai ada gerakan ingin mengacaukan pemilu yang akan berlangsung 17 April mendatang. Setelah mengikuti acara dialog kebangsaan di Yogyakarta, Mahfud MD mengatakan,ada sekelompok orang yang terus memproduksi dan mengorganisasi berita bohong atau hoaks. Menurut Mahfud,salah satu tujuan kelompok ini untuk menurunkan kepercayaan masyarakat kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu. Mahfud mengatakan masyarakat harus melawan hoaks untuk menyelamatkan NKRI.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com