Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla Ingatkan Indonesia Jangan Seperti China dalam Kependudukan

Kompas.com - 25/02/2019, 19:12 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan agar Indonesia tidak seperti China dalam hal kependudukan.

Ia menilai, saat ini China mengalami masalah demografi lantaran jumlah penduduk usia tuanya lebih banyak daripada yang berusia produktif. Hal itu, kata Kalla, terjadi karena kebijakan kependudukan yang keliru.

"Jangan pula kita seperti Singapura, China, dan Jepang yang cukup satu (anak). Ternyata mereka menyesal untuk bikin teori itu," ujar Kalla dalam sambutannya di Simposium Nasional Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (25/2/2019).

Baca juga: Wapres Kalla: KB Bukan Hanya soal Pembatasan Kelahiran, tetapi Juga Keluarga Sejahtera

"Menyesal artinya yang melahirkan sekarang dikasih spending. Dulu yang melahirkan yang didenda. Disinsentif. Sekarang dikasih insentif," tambahnya.

Kalla mengatakan, pembatasan jumlah penduduk yang ekstrem terjadi usai Perang Dunia II karena ada kekhawatiran jumlah bahan pangan tidak akan mencukupi kebutuhan penduduk dunia yang terus melonjak.

Namun, Kalla mengatakan, anggapan tersebut terbukti salah karena menafikan peran teknologi di sektor pangan yang mampu mengintensifikasikan hasil pertanian dalam suatu lahan.

Baca juga: Kepala BKKBN: Sudah Ada 400 Kampung Keluarga Berencana

Hal itu, kata Kalla, terbukti dengan meningkatnya jumlah panen padi dalam satu hektar lahan di Indonesia.

Di era Presiden Soeharto, beras yang dihasilkan Indonesia hanya 3 juta ton. Sementara itu, saat ini dengan semakin berkurangnya lahan, beras yang dihasilkan Indonesia mencapai 5,5 juta ton.

Karena itu Kalla mengingatkan dengan adanya kemajuan teknologi pangan, paradigma program Keluarga Berencana (KB) saat ini tak hanya membatasi kelahiran, tetapi juga menyiapkan kehidupan berkeluarga yang berkualitas.

"Maka timbul lah gerakan keluarga sejahtera daripada kita semua, bukan lagi hanya mengurangi tingkat kelahiran tapi bagaimana meningkatkan kesejahteraan," lanjut dia.

Kompas TV Presiden Joko Widodo, mengajak Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim, blusukan di Desa Tangkil, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com