Presiden Jokowi Tak Ingin Listrik Tergantung pada Energi Fosil

CILACAP, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan, tidak ingin jika pembangkit listrik di Indonesia terus-menerus tergantung pada bahan bakar energi fosil.

Presiden Jokowi ingin terus ada mengembangkan pembangkit listrik dengan bahan bakar energi baru terbarukan.

"Kita juga tidak ingin mengandalkan batubara, energi fosil," kata Presiden Jokowi saat meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Ekspansi 1x660 MW di Desa Karangkandri, Slarang dan Manganti, Cilacap, Jawa Tengah, Senin (25/2/2019), seperti dikutip Antara.

Ia mencontohkan, hingga saat ini telah banyak dikembangkan pembangkit listrik dengan tenaga angin, air, bahkan uap di berbagai wilayah di Indonesia.

Salah satunya dikembangkan pembangkit listrik tenaga angin di Sidrap, Jeneponto. Jokowi menyebut pembangkit tersebut sudah seperti di Belanda dengan begitu banyak kincir angin besar.

"Dan ini akan kita lanjutkan di tempat lain yang anginnya besar," katanya.

Terlebih, kata dia, Indonesia cenderung memiliki tingkat intensitas hembusan angin yang besar. Itu juga belum termasuk potensi air dan uap yang juga sangat bisa dikembangkan sebagai pembangkit listrik energi alternatif.

"Saya sangat menghargai, ini besar sekali menambah suplai energi listrik baik di Jawa maupun Bali. Masih ada sisa 1.000 MW yang akan diselesaikan akhirnya tahun ini," katanya.

Ia menambahkan, sekarang 98,2 persen listrik di Indonesia sudah masuk ke rumah-rumah di desa-desa terpencil.

"Hanya tinggal sebagian kecil dan akhir tahun ini 99,9 persen harus sudah masuk ke semua rumah tangga di air tanah ini," katanya.

Jokowi menegaskan, listrik bukan hanya penting bagi ekonomi dan industri tapi juga bagi masyarakat di desa-desa terpencil.

"Dengan adanya listrik anak-anak bisa belajar, industri rumah tangga di desa-desa bisa bekerja di malam hari yang biasanya tidak bisa, inilah pentingnya listrik," katanya.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi didampingi sejumlah pejabat yakni Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Mensesneg Pratikno, Menteri ATR/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.