Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Jokowi Serius Selesaikan Ketimpangan Kepemilikan Lahan

Kompas.com - 25/02/2019, 10:29 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki menilai, pernyataan Joko Widodo soal menagih pengusaha besar yang katanya ingin mengembalikan konsesi lahan ke negara, merupakan pernyataan serius.

Pernyataan itu bukan retorika politik belaka.

"Itu serius dong. Karena bukan kali ini saja Pak Jokowi menyampaikan keseriusan menyelesaikan ketimpangan kepemilikan lahan," ujar Teten kepada Kompas.com, Senin (26/2/2019) pagi.

"Lahan-lahan konsesi yang ketika pemerintahan dulu diberikan ke korporasi besar dalam bentuk HGU, kalau ditelantarkan, tidak produktif, sebaiknya diambil ke negara untuk dijadikan obyek tanah untuk diberikan ke rakyat," lanjut dia.

Baca juga: Pidato Kebangsaan Jokowi di Sentul: Jika Ada yang Mau Mengembalikan Konsesi Lahan ke Negara, Saya Tunggu Sekarang...

Teten mencatat, saat ini terdapat 15 juta hektare lahan kebun yang konsesinya dimiliki korporasi besar.

Sementara itu, konsesi serupa yang dimiliki oleh petani mitra/plasma hanya sekitar 4 juta hektare saja.

Adapun, konsesi lahan bagi petani kecil yang baru digagas pada era pemerintahan Jokowi dalam program perhutanan sosial, baru menyentuh angka 2,6 juta hektare lahan.

Oleh sebab itu, apabila ada kemauan politik dari pengusaha besar untuk mengembalikan konsesi lahan ke negara untuk diserahkan ke rakyat kecil, lanjut Teten, maka itu akan membantu pemerintah dalam mempercepat program perhutanan sosial.

Baca juga: Prabowo Akui Kuasai Ratusan Ribu Hektar Lahan di Kaltim dan Aceh Tengah

"Terutama di daerah-daerah konflik agraria yang sudah akut antara rakyat dan pemilik konsesi ya supaya ada jalan keluarnya itu," lanjut Teten.

Dalam acara pidato kebangsaan di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/2/2019) kemarin, Jokowi menunggu apabila ada pengusaha besar yang mengembalikan konsesi lahannya kepada negara.

Awalnya, ia menyinggung program perhutanan sosial yang telah dikerjakan oleh pemerintahannya selama 4,5 tahun terakhir.

"Kita bagikan konsesi lahan untuk rakyat yang hidup di sekitar hutan. Sudah kita bagikan 2,6 juta hektar konsesi dari 12,7 juta hektar yang memang telah dipersiapkan," ujar Jokowi.

"Sekali lagi, ini konsesi lahan untuk rakyat kecil. Konsesi lahan untuk rakyat kecil," lanjut dia.

Baca juga: Janji Jokowi Bagikan 11 Juta Sertifikat Tanah untuk Rakyat hingga Tahun Depan

Oleh sebab itu, apabila ada pengusaha besar di Indonesia yang menyampaikan akan mengembalikan konsesi lahannya ke negara, Jokowi mengatakan, menunggu hal itu diwujudkan.

"Jika ada penerima konsesi besar yang mau mengembalikan konsesi kepada negara, saya tunggu, saya tunggu sekarang," ujar Jokowi.

Ia sampai mengulangi pernyataan ini sebanyak tiga kali lantaran sorak sorai serta tepuk tangan riuh dilontarkan sekitar 15.000 pendukung yang hadir di dalam ruangan.

"Dan akan saya bagikan ke rakyat kecil. Karena masih banyak rakyat kita yang membutuhkan," ucap dia.

Kompas TV Calon Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo menyampaikan akan terus memberikan sertifikat tanah bagi rakyat dan bukan kepada pengusaha besar. Kita simak cuplikan pidato Joko Widodo berikut ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com