Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Imbangi Jokowi, Prabowo Disarankan Pakai Data LSM

Kompas.com - 22/02/2019, 10:44 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Manajer Pemantau Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Alwan Ola Riantoby mengkritik debat kedua kemarin yang minim data, terutama dari kubu capres nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan Alwan saat acara diskusi di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta Selatan, Kamis (21/2/2019).

"Kritik kita di debat kedua kemarin mesti harus ada second opini dari 02," ungkap Alwan.

Baca juga: Ombudsman Minta Kementerian ATR Ungkap Data Kepemilikan Lahan

Ia mengungkapkan, capres nomor urut 01 Joko Widodo banyak menggunakan data capaian selama pemerintahannya.

Sementara itu, kubu Prabowo seharusnya dapat menggunakan data dari organisasi non-pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Data dari LSM terkait, terang Alwan, dapat menghadirkan opini kedua, yang tak selalu sejalan dengan data pemerintah. Hal itu sekaligus dapat menjadi pendidikan politik bagi publik.

"02 harusnya bisa memanfaatkan data dari teman-teman NGO dan CSO, dari pegiat lingkungan, dari agraria, saya kira mereka miliki data tidak selamanya linier dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, ini bisa jadi second opinion, bisa dimunculkan sebagai pendidikan politik," terangnya.

Baca juga: Budiman: Kalau Data Jokowi Salah, Kenapa Prabowo Enggak Bantah di Panggung?

 

Debat kedua pilpres digelar Minggu (17/2/2019) malam, dengan mengangkat tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Dalam debat kali ini hanya calon presiden yang beradu argumen, program, dan gagasan.

Debat diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta, dan disiarkan oleh empat stasiun televisi, yaitu RCTI, JTV, MNC TV, dan INews TV.

Debat dimoderatori oleh dua pembaca berita iNews TV, yakni Tommy Tjokro dan Anisha Dasuki.

Kompas TV Presiden Joko Widodo meralat pernyataannya di debat pilpres soal data kebakaran hutan. Jokowi menyebut kebakaran hutan masih ada namun jumlahnya menurun signifikan. Sementara itu kebakaran hutan di Provinsi Riau makin meluas pemerintah menyatakan status kebakaran sudah masuk ke siaga darurat. Bagaimana data sebenarnya soal kebakaran hutan dalam tiga tahun terakhir? Dan apakah upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan sudah maksimal? Untuk membahasnya sudah hadir Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ruandha Agung Sugardman dan Koordinator Kampanye Walhi Edo Rahman.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com