Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bakal Hadir di KTT, Menlu Akan Kampanyekan RI Jadi Anggota Dewan HAM PBB

Kompas.com - 21/02/2019, 21:07 WIB
Krisiandi

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang dijadwalkan hadir pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, akan mengampanyekan pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022.

Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir, Menlu akan menghadiri pertemuan tingkat tinggi Sidang ke-40 Dewan HAM PBB pada 25-28 Februari 2019 di Jenewa, Swiss.

"Sidang Dewan HAM PBB juga dimanfaatkan untuk kampanye pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022," ujar Arrmanatha di Jakarta, Kamis (21/2/2019), seperti dikutip dari Antara.

Pemilihan anggota Dewan HAM PBB akan digelar pada November 2019.

Indonesia dalam kampanye pencalonannya sebagai anggota Dewan HAM mengusung tema "Indonesia Mitra Sejati untuk Demokrasi, Pembangunan dan Keadilan Sosial" atau Indonesia True Partner for Democracy, Development and Social Justice.

Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemenlu Achsanul Habib menambahkan bahwa Menlu akan melakukan sekitar 15 pertemuan bilateral di sela-sela Sidang Dewan HAM PBB untuk menggalang dukungan dari negara-negara lain untuk pencalonan Indonesia tersebut.

"Kampanye sudah kita lakukan terakhir kali saat Pernyataan Pers Tahunan Menlu. Kita juga akan melakukan serangkaian kegiatan untuk menggalang dukungan, baik dalam pertemuan bilateral maupun multilateral, kita sampaikan muatan kepentingan kita untuk pencalonan di Dewan HAM PBB, tentu kita harapkan dukungan solid dari negara sahabat," ujar dia.

Indonesia maju dalam pencalonan keanggotaan Dewan HAM PBB periode 2020-2022 untuk kawasan Asia-Pasifik bersama lima negara lainnya, yaitu China, Jepang, Korea Selatan, Iran, dan Kepulauan Marshall.

Kompas TV Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengundang perwakilan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi untuk membedah visi-misi paslon 02 terkait HAM, Rabu (20/2). Dalam undangan ini, hadir tim advokasi dan hukum badan pemenanganPrabowo-Sandi, Ansori Sinungan dan Habiburrohman. Penguatan struktur kelembagaan seluruh lembaga yang mengurusi HAM dan revisi peraturan perundang-undangan yang lebih memihak pada HAM menjadi bagian dari visi-misi pasangan Prabowo-Sandi yang disampaikan di hadapan jajaran komisioner Komnas HAM. Selain Komisioner Komnas HAM, Komisioner Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan perwakilan Amnesti Internasional Indonesia jugahadir dalam bedah visi-misi ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara


Terkini Lainnya

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com