KPK Pindahkan Penahanan Bupati Bekasi dan 4 Tersangka Lain Kasus Meikarta

Kompas.com - 20/02/2019, 19:58 WIB

Dylan Aprialdo Rachman,

Krisiandi

Tim Redaksi

Dylan Aprialdo Rachman

Penulis

Krisiandi

Editor

Lihat Foto

Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin (kedua kiri) menggunakan rompi tahanan KPK saat berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/10/2018). KPK resmi menahan Neneng Hassanah Yasin terkait kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj.(ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memindahkan penahanan lima tersangka kasus dugaan suap terkait proses perizinan proyek pembangunan Meikarta ke wilayah Jawa Barat.

Kelima tersangka itu akan menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung.

Mereka adalah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat MBJ Nahor.

Kemudian Kepala Dinas DPMP TSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

"Hari ini, 20 Februari 2019 dilakukan pemindahan penahanan terhadap lima orang terdakwa. Penahanan terharap Neneng Hasanah Yasin, Dewi Tisnawati dan Neneng Rahmi dilakukan di Lapas Wanita Sukamiskin," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Rabu (20/2/2019).

Sementara itu penahanan Jamaludin dan Sahat dipindahkan ke Rumah Tahanan Kebon Waru.

"Besok, jaksa penuntut umum KPK merencanakan akan melimpahkan berkas perkara 5 orang ini ke PN Bandung, untuk kemudian menunggu penetapan jadwal sidang dan majelis hakim di Bandung," ujarnya.

Dalam kasus ini, kelima tersangka tersebut diduga menerima suap terkait perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Suap diberikan oleh pejabat pengembang properti Lippo Group.

Kompas TV KPKtelah menerima pengembalian dana sebesar Rp 11 miliar dari Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin. Pengembalian dana tersebut terkait kasus suap proyek Meikarta.<br /> <br /> KPK pun mengapresiasi kerja sama pihak Neneng Hassanah untuk mengembalikan uang kasus suapitu. Meski tidak menghilangkan unsur pidana, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pengembalian uang itu dapat menjadi pertimbangan keringanan tuntutan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.