Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Jangan Kita Mau Coblos, Berubah Gara-gara Isu

Kompas.com - 20/02/2019, 19:38 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berpesan agar masyarakat konsisten dalam menentukan pilihan politik. Masyarakat, kata Jokowi, jangan mengubah pilihan lantaran isu yang belum terkonfirmasi berhembus. 

"Jangan, kita mau nyoblos, gara-gara ada isu (miring), berubah," ujar Jokowi kepada para peserta Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2019 di Ecopark, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (20/2/2019).

"Kita harus semakin matang dan dewasa dalam berpolitik," lanjut dia.

Ia mengatakan, penyelenggara pemerintah desa turut bertanggung jawab terhadap pemberian pendidikan politik kepada masyarakat. Ajak masyarakat untuk berpikir rasional, menggunakan logika dan nalar.

"Bapak ibu adalah tokoh yang bisa mengajak masyarakat berpikir rasional. Memakai logika dan nalar. Dilihat kalau ada pilihan bupati adu visi. Dilihat. Gampang kan?" ujar Jokowi. 

Jokowi mencontohkan, pemilihan kepala daerah. Menurut Presiden, dalam pemilihan kepala desa masyarakat tinggal melihat rekam jejak, prestasi dan program masing-masing kandidat. Masyarakat tinggal memilih kandidat, yang berdasarkan tiga unsur tersebut, paling baik.

Baca juga: Kagetnya Menteri Hanif saat Diminta Jokowi Bangun 1.000 Balai Latihan Kerja

Kepala desa, kata dia, jangan justru membawa masyarakat larut dalam isu-isu miring yang berkembang. Presiden pun mencontohkan salah satu isu yang menerpa dirinya di tahun politik ini.

"Soal kriminalisasi ulama. Kita ini ada hukum. Hati-hati. Yang namanya kriminalisasi ulama itu, ada orang enggak salah tapi dimasukan sel. Semua sama di mata hukum. Jangan hembuskan itu," ujar Jokowi.

"Saya kira isu ini harus Bapak Ibu luruskan. Jangan didiamkan. Karena kalau didiamkan, itu yang buat isu akan bikin isu lain," lanjut dia.

Kompas TV Pascadebat kedua Pilpres 2019, adu argumentasi dari ajang yang diselenggarakan KPU tersebut hangat diperbincangkan. Bahkan muncul perang tagar antar pendukung kedua capres. Simak dialog Sapa Indonesia Pagi terkait bagaimana mencari bentuk debat capres yang ideal bersama Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf, Ade Irfan Pulungan, koordinator jubir BPN Prabowo-Sandiaga, Danhil Anzar Simanjuntak, dan peneliti Perludem, Heroik M Pratama.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com