Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Capres Ditantang Tunjukkan Langkah Konkret Berantas Korporasi yang Rugikan SDA

Kompas.com - 15/02/2019, 14:01 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kedua calon presiden, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, ditantang untuk memberantas korporasi di Indonesia yang dinilai kerap menjadi sumber permasalahan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup.

"Persoalan SDA dan lingkungan hidup masih banyak sekali yang belum dibereskan hingga saat ini, terutama soal tanggung jawab korporasi yang membuat pemulihan lingkungan hidup yang belum terjadi sampai sekarang," ujar Leo Simanjuntak di kantor Walhi, Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Leo menjelaskan, proses penegakan hukum kepada para korporasi pembakar hutan masih lemah. Hingga saat ini, menurutnya, masih ada Rp 18,9 triliun ganti rugi kebakaran hutan dan lahan serta pembalakan liar yang sudah diperintahkan pengadilan umum namun belum dibayarkan.

Baca juga: Debat soal Lingkungan, Jokowi Akan Banggakan Penanganan Asap hingga Pembangunan Embung

"Kerugian hutan, lingkungan hidup, dan keanekaragaman hayati yang disebabkan para korporasi ini masif dan mengancam kesehatan ratusan ribu orang," ungkapnya.

Koordinator desk politik Walhi, Khalisah Khalid menambahkan, terdapat kasus-kasus di daerah yang memberikan perizinan terhadap korporasi untuk mengalihfungsikan lahan hutan menjadi pertambangan tanpa persetujuan masyarakat.

Konflik agraria, kata Khalisah, menjadi salah satu contoh bagaimana pemerintah daerah tidak memiliki kapasitas dan kemauan politik untuk menyelesaikan kasus pengalihan lahan hutan.

"Kami melihat dari rezim ke rezim tidak ada yang memiliki kemauan politik yang kuat menyelesaikan konflik agraria," ucap Khalisah.

"Pengelolaan SDA oleh korporasi masih banyak yang melanggar hukum perundang-undangan, mengabaikan masyarakat adat, serta melanggengkan praktik korupsi," lanjutnya.

Baca juga: Jokowi dan Prabowo Diminta Beri Solusi Konkret Permasalahan SDA Saat Debat

Maka dari itu, seperti diungkapkan Khalisah, Jokowi dan Prabowo harus menunjukkan secara konkret kebijakan apa yang bisa dilakukan untuk memberantas korporasi yang telah merugikan SDA dan lingkungan.

"Ini alarm bagi capres, tidak bisa lagi kita membiarkan korporasi mengelola SDA secara ekstraktif," jelasnya.

Debat kedua pilpres akan digelar Minggu (17/2/2019). Peserta debat adalah calon presiden. Tema yang diangkat energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Debat diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta.

Empat stasiun televisi yang akan menyiarkan acara debat itu, yaitu RCTI, JTV, MNC TV, dan INews TV.

Kompas TV Jelang debat kedua para capres terus mematangkan visi mereka sual infrastruktur, pangan, energi, sumber daya alam dan lingkungan. Kubu Jokowi menyiapkan materi pencapaikan Jokowi selama memerintah. Sementara kubu Prabowo akan mengkritisi sejumlah hal seperti kegagalan swasembada pangan dan infrastruktur yang mangkrak. Bagaimana Jokowi akan menyiapkan jawaban atas kritikan yang bakal disampaikan Prabowo di debat kedua nanti? Dan apa yang akan dilakukan Prabowo jika nanti terpilih terkait kebijakan infrastruktur hingga pangan? Untuk membahasnya sudah hadir Direktur II Bidang Konten TKN Jokowi-Ma'ruf, Agus Sari. Kemudian ada tim ekonomi Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Handi Risza Idris. Serta pengamat kehutanan dan lingkungan hidup Fakultas Kehutanan IPB, Togu Manurung.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com