JAKARTA, KOMPAS.com - Kedua calon presiden, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, ditantang untuk memberantas korporasi di Indonesia yang dinilai kerap menjadi sumber permasalahan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup.
"Persoalan SDA dan lingkungan hidup masih banyak sekali yang belum dibereskan hingga saat ini, terutama soal tanggung jawab korporasi yang membuat pemulihan lingkungan hidup yang belum terjadi sampai sekarang," ujar Leo Simanjuntak di kantor Walhi, Jakarta, Jumat (15/2/2019).
Leo menjelaskan, proses penegakan hukum kepada para korporasi pembakar hutan masih lemah. Hingga saat ini, menurutnya, masih ada Rp 18,9 triliun ganti rugi kebakaran hutan dan lahan serta pembalakan liar yang sudah diperintahkan pengadilan umum namun belum dibayarkan.
Baca juga: Debat soal Lingkungan, Jokowi Akan Banggakan Penanganan Asap hingga Pembangunan Embung
"Kerugian hutan, lingkungan hidup, dan keanekaragaman hayati yang disebabkan para korporasi ini masif dan mengancam kesehatan ratusan ribu orang," ungkapnya.
Koordinator desk politik Walhi, Khalisah Khalid menambahkan, terdapat kasus-kasus di daerah yang memberikan perizinan terhadap korporasi untuk mengalihfungsikan lahan hutan menjadi pertambangan tanpa persetujuan masyarakat.
Konflik agraria, kata Khalisah, menjadi salah satu contoh bagaimana pemerintah daerah tidak memiliki kapasitas dan kemauan politik untuk menyelesaikan kasus pengalihan lahan hutan.
"Kami melihat dari rezim ke rezim tidak ada yang memiliki kemauan politik yang kuat menyelesaikan konflik agraria," ucap Khalisah.
"Pengelolaan SDA oleh korporasi masih banyak yang melanggar hukum perundang-undangan, mengabaikan masyarakat adat, serta melanggengkan praktik korupsi," lanjutnya.
Baca juga: Jokowi dan Prabowo Diminta Beri Solusi Konkret Permasalahan SDA Saat Debat
Maka dari itu, seperti diungkapkan Khalisah, Jokowi dan Prabowo harus menunjukkan secara konkret kebijakan apa yang bisa dilakukan untuk memberantas korporasi yang telah merugikan SDA dan lingkungan.
"Ini alarm bagi capres, tidak bisa lagi kita membiarkan korporasi mengelola SDA secara ekstraktif," jelasnya.
Debat kedua pilpres akan digelar Minggu (17/2/2019). Peserta debat adalah calon presiden. Tema yang diangkat energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Debat diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta.
Empat stasiun televisi yang akan menyiarkan acara debat itu, yaitu RCTI, JTV, MNC TV, dan INews TV.