Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[HOAKS] Surat Pengembangan Hybrid atas Nama Kemenristek Dikti

Kompas.com - 14/02/2019, 18:57 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Kabar surat palsu atau hoaks yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) beredar di masyarakat.

Menurut informasi yang didapat, surat ini diterima pihak Ditjen Belmawa Kemenristek Dikti pada Kamis (14/2/2019).

Kemenristek Dikti kemudian memberikan klarifikasinya.

Narasi yang Beredar:

Surat bernomor 27/B2.3/TU/2019 ini berisi undangan kepada Direktur Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta untuk datang dalam acara Bimbingan Teknis Pengembangan Konten Hybrid Learning dengan Skema Transfer Kredit.

Dalam surat itu juga disebutkan bahwa acara bimbingan akan berlangsung pada Rabu dan Kamis (20-21/2/2019) pukul 07.30-17.00 WIB di Hotel Le Meridien, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 18-20 Sudirman Jakarta Pusat.

Kemudian, acara bimbingan itu pun dibatasi hanya 200 dosen pendaftar utama dari masing-masing perguruan tinggi.

Tak hanya itu, dalam surat juga diinformasikan bahwa satu peserta akan dibiayai dari aspek transportasi dan akomodasi guna menunjang acara ini nantinya yang akan ditanggung oleh Ditjen Belmawa.

Untuk konfirmasi kehadiran dosen, peserta diminta agar menghubungi Faisal di nomor 0852-1199-0547 yang dapat ditunggu paling lambat setelah dua hari menerima surat.

Penelusuran Kompas.com:

Kepala Seksi Pengakuan Pembelajaran Lampau Ditjen Belmawa Kemristek Dikti, Alam Nasrah Ikhlas menegaskan bahwa surat tersebut bukan dari pihak Ditjen Belmawa.

"Ditjen Belmawa tidak pernah mengeluarkan surat seperti itu," ujar Alam saat dihubungi Kompas.com pada Kamis (14/2/2019).

Alam mengungkapkan bahwa Ditjen Belmawa mendapatkan laporan adanya surat palsu pada Kamis (14/2/2019) pagi hari.

"Ada dua orang yang nanya ke saya, satu dari sesama kolega di kementerian dan satunya dari kolega saya di kampus. Katanya surat itu masuk ke email kampusnya," ujar Alam.

Namun, laporan juga diterima pihak Ditjen Belmawa dari masyarakat melalui call center.

Mengetahui banyaknya masyarakat yang waspada terhadap kabar surat yang mengatasnamakan Kemristek Dikti ini, Alam sangat mengapresiasi hal ini.

"Kita cukup appreciate juga kepada masyarakat bahwa awareness teman-teman masyarakat cukup tinggi sehingga mereka lapor ke kami dulu untuk konfirmasi," ujar Alam.

Kemudian, Alam mengatakan bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan antara surat palsu dengan surat asli.

"Dari penggunaan format penulisan suratnya, seperti kop, penggunaan font, dan lainnya. Ada aturan standardnya," kata dia.

Kemristek Dikti juga memberikan imbauan kepada masyarakat untuk berhati-hati dengan surat palsu atau penipuan yang mengatasnamakan pihak Kemristekdikti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com