Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Pastikan Banyak Perusahaan Minyak Berminat Jual Avtur di Indonesia

Kompas.com - 12/02/2019, 09:27 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengatakan, banyak perusahaan minyak yang berminat menjual avtur di Indonesia.

Hal itu disampaikan Jokowi menanggapi mahalnya harga avtur yang dijual Pertamina sehingga mengakibatkan tingginya harga tiket pesawat.

"Banyak kalau yang mau, antre, saya pastikan. Walaupun saya belum tahu, saya pastikan antre," kata Jokowi seusai menghadiri acara perayaan HUT Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (11/2/2019).

Baca juga: Harga Avtur Mahal, Jokowi Akan Panggil Dirut Pertamina

Ia menambahkan, harga avtur yang dijual Pertamina di Indonesia lebih mahal 30 persen jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Karena itu, kata Jokowi, hal tersebut harus dihentikan agar tiket pesawat bisa lebih kompetitif harganya.

"Karena harga avtur itu menyangkut 40 persen dari cost yang ada di tiket pesawat. Besok saya panggil aja (Direktur Utama Pertamina)," lanjut Jokowi.

Baca juga: Dirut Pertamina: Kami Tidak Bisa Sembarangan Mengubah Harga Avtur

Nantinya, ia akan memberikan dua pilihan kepada Pertamina, yakni menurunkan harga avtur atau mengizinkan perusahaan minyak lain untuk menjual avtur agar tak dimonopoli.

Ia pun memastikan kebijakan BBM satu harga di Papua tak akan terganggu jika Pertamina menurunkan harga avtur.

"Pertamina kemarin laporan lisan kepada saya, untungnya sudah di atas Rp 20 triliun kok," lanjut Jokowi.

Baca juga: INACA: Avtur Penerbangan Internasional Lebih Murah Ketimbang Domestik

Jokowi sebelumnya berencana memanggil Direktur Utama PT Pertamina setelah mendengar soal keluhan pengusaha hotel terkait mahalnya harga avtur yang berakibat pada tingginya harga tiket pesawat dan sepinya kamar-kamar hotel di daerah.

"Berkaitan dengan harga tiket pesawat. Saya terus terang juga kaget. Dan malam hari ini saya juga baru tahu dari Pak Chairul Tanjung. Mengenai avtur, ternyata avtur yang dijual di Soekarno-Hatta itu dimonopoli oleh Pertamina," ujar Jokowi saat menghadiri perayaan HUT Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (11/2/2019).

"Sehingga besok pagi saya akan undang Dirut Pertamina," lanjut Jokowi.

Baca juga: INACA: Harga Avtur Jadi Faktor Utama Kenaikan Harga Tiket Pesawat

Sebelumnya, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani, mengeluhkan mahalnya harga tiket pesawat yang menyebabkam sepinya kamar-kamar hotel di Indonesia.

Ia mengatakan kenaikan harga tiket pesawat hingga 40 persen menyebabkan berkurangnya minat masyarakat untuk berlibur di dalam negeri. Akibatnya, menurut dia, masyarakat lebih memilih berlibur ke luar negeri sebab harga tiketnya lebih murah.

Hariyadi mengatakan salah satu penyebab melambungnya harga tiket pesawat ialah harga avtur yang ditinggi akibat dimonopoli Pertamina.

Kompas TV Bagi maskapai, turunnya harga avtur tak serta merta membuat harga tiket pesawat ikut turun. Penghitungan harga avtur yang berubah dari patokan Indonesia crude price oil ke mops Singapura diharapkan bisa membuat biaya avtur turun signifikan.<br /> Ketua Bidang Penerbangan Berjadwal, INACA, Bayu Sutanto mengatakan, yang akan kena dampak langsung adalah biaya operasional.<br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]-->
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com