Humas Pemerintah Diminta Kampanyekan Penggunaan Hak Pilih di Pemilu 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi Bidang Kehumasan dan Hukum Seluruh Indonesia, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan, rapat tersebut membahas soal tugas sosialisasi oleh anggota Bidang Kehumasan.

Salah satu sosialisasi yang perlu dilakukan bidang kehumasan, katanya, untuk mendorong masyarakat menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2019.

"Intinya sosialisasi. Tugas humas untuk bisa menyampaikan pentingnya hak suara dijaga warga negara untuk bisa hadir di TPS. Jadi tingkat partisipasi sangat menentukan proses pilpres yang ada," tutur Tjahjo.

Baca juga: Diduga Tak Jujur, 2 Warga Binaan Lapas Magetan Terancam Kehilangan Hak Pilih

"Jadi kami minta (humas) nanti terus kampanye, bukan kampanye (paslon) nomor 01 atau nomor 02, (tapi) kampanye untuk menggerakkan masyarakat di daerah, untuk mau datang ke TPS," sambung dia.

Selain itu, Tjahjo mengatakan bahwa humas juga perlu mengemban tugas sebagai juru bicara pemerintah.

Tak hanya soal kegiatan kepala daerah di tempat humas tersebut bekerja, akan tetapi humas juga diharapkan mensosialisasikan capaian pemerintah.

"Intinya ingin menegaskan bahwa humas di daerah itu jangan hanya meliput berita kegiatan kepala daerah, tapi harus bisa sebagai jubir baik pemerintah pusat, maupun di daerah, siapapun presidennya atau gubernurnya, dia wajib menyuarakan apa yang dikerjakan oleh pemerintah," terang dia.

Baca juga: Belum Miliki E-KTP, 33 Ribu Pemilih Pemula Terancam Kehilangan Hak Pilih

Pada acara ini, Tjahjo menuturkan terdapat 514 Kepala Bagian (Kabag) Humas dan 34 biro humas di tingkat provinsi yang mengikuti rapat tersebut. Secara keseluruhan, terdapat 1.400 peserta dalam acara ini.

Rapat ini turut mengundang narasumber seperti Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI Rudiantara, dan Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali.