Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elite Politik dan Media Massa Dianggap Bertanggung Jawab dalam Literasi Informasi

Kompas.com - 07/02/2019, 06:16 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte memandang, elite politik dan media massa merupakan pihak paling bertanggung jawab dalam literasi informasi.

Sebab, jelang Pemilu 2019, masyarakat ikut terjerumus memperdebatkan hal-hal yang tidak substansial.

"Yang memiliki tanggung jawab lebih banyak mengedepankan reason argument segala macam itu elite politik dan media," kata Philips di Menara Kompas, Rabu (6/2/2019) malam.

Oleh karena itu, elite politik dan media massa seharusnya bisa memilah secara jernih mana yang layak diperdebatkan dan sebaliknya.

Ia mencontohkan, perdebatan soal dugaan penggunaan konsultan asing pada pasangan calon presiden dan wakil presiden. Menurut dia, perdebatan tersebut tak perlu diperpanjang di hadapan masyarakat.

Baca juga: Kisah Hamzah Sarjana Pengayuh Becak, di Balik Topeng hingga Menjadi Pegiat Literasi

Sebab, keberadaan konsultan politik pada dasarnya merupakan kebutuhan yang wajar bagi kandidat politik di mana pun.

"Jadi buat saya itu bukan isu substansial dijadikan bahan perdebatan, toh konsultan itu kan yang menentukan kandidatnya dengan visi-misinya sendiri," kata dia.

Philips mengingatkan, tingkatan pemahaman setiap orang dalam memahami, mencerna dan mengevaluasi informasi berbeda-beda. Masyarakat, kata dia, juga tak terlalu memfokuskan diri pada persoalan politik. Situasi itu membuat masyarakat bisa memandang persoalan secara parsial.

Akibatnya, jika persoalan dipandang parsial dan literasi rendah, akan menimbulkan konflik.

"Paling penting itu literasinya, proses literasi buat masyarakat agar ada etika dan adabnyalah. Pemerintah, media dan lain-lain harus mengajarkan literasi, supaya orang tahu bahwa hal yang sebaiknya dilakukan atau tidak dilakukan. Sehingga buat masyarakat ada proses pembelajaran," katanya.

Di sisi lain, ia menekankan pentingnya sosialisasi aturan. Salah satunya seperti Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Saat ini, kata dia, UU ITE terkesan dijadikan sebagai palu untuk memukul pihak lawan yang bersebrangan.

"Segala macam dibawa ke hukum, pilkada apa-apa lari ke hukum, hoaks lari ke hukum. Sebetulnya enggak masuk akal juga, polisi, misalnya harus mengatasi segala macam aduan ratusan, ya akibatnya begitu," katanya.

Baca juga: Tantangan Literasi Era Digital dan Peribahasa Kebo Nyusu Gudel

Seharusnya, substansi aturan dalam UU ITE diperkuat melalui sosialisasi. Hal itu agar publik bisa menjaga dirinya tak terjerumus menabrak aturan hukum. Publik, kata dia, perlu membangun kesadaran taat hukum.

"Ada hukum yang harus dihormati bersama sehingga seharusnya sebelum melakukan pelanggaran dia udah tahu aturan. Yang sekarang terjadi saling mengadu, itu kan menurut saya agak konyol," tuturnya.

"Hukumnya harus ditegakkan, mengadukan seseorang dan harus ditangkap saya setuju karena hukumnya begitu, tapi kan dalam jangka panjanh bukan bagaimana ditangkap tapi orang dikasih literasi informasi dan media lebih banyak," pungkas Philips.

Kompas TV Melalui kreativitas dan kegigihan sebuah kawasan yang sempat mendapat citra buruk Kampung Purus Tiga, Padang, Sumatera Barat kini menjadi tempat yang ramah bagi anak. Mereka bebas membaca buku dan berkesenian di sebuah ruang literasi bahkan hingga dapat meraih prestasi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com