Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembicaraan Capres soal Regulasi Sektor SDA Dikhawatirkan Jadi Politik Transaksional

Kompas.com - 04/02/2019, 13:08 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Manajer Advokasi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Aryanto Nugroho mengungkapkan regulasi strategis terkait sumber daya alam (SDA) seketika diperbincangkan kedua pasangan calon menjelang debat kedua Pilpres 2019.

Debat kedua Pilpres 2019 membicarakan sejumlah topik, yaitu energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

"Tiba-tiba kedua calon jelang debat putaran kedua bicara soal RUU migas atau UU yang sangat strategis," kata Aryanto saat acara diskusi bertajuk "Menyigi Visi Misi Calon Presiden 2019", di kantor KoDe Inisiatif, Jakarta Selatan, Minggu (3/1/2019).

"Kalau bicara RUU migas ini sudah mangkrak hampir 8 tahun, tapi tiba-tiba kedua capres akhir-akhir ini tiba-tiba Pak Jokowi langsung bikin rapat terbatas. Tim BPN (Badan Pemenangan Nasional) tiba-tiba ngomong soal RUU migas," lanjut dia.

Aryanto menduga, terdapat dua alasan di balik pembahasan regulasi yang strategis tersebut.

Penyebab pertama, katanya, pembahasan hanya sebagai gimmick menjelang debat kedua. Sebab, persoalan regulasi dalam sektor SDA yang masih tumpang tindih kemungkinan besar muncul dalam debat.

"Yang pertama tiba-tiba orang bicara soal RUU migas, minerba, karena gimmick saja menjelang (debat) putaran kedua, tiba-tiba orang sibuk," ungkapnya.

Baca juga: Kedua Capres Diingatkan soal Aspek Lingkungan dalam Perizinan SDA

Kemudian, ia menduga pembahasan tersebut berhubungan dengan logistik pemilu. Aryanto mengkhawatirkan adanya transaksi politik antara kandidat dan perusahaan pengelola SDA dalam rangka mencari logistik kampanye.

"Kedua, kita harus hati-hati juga, jangan sampai ini paket kilat UU strategis dalam konteks hanya untuk mencari sumber daya logistik untuk pemilu," terang dia.

Debat kedua pilpres akan digelar Minggu (17/2/2019). Peserta debat adalah calon presiden. Tema yang diangkat energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Debat akan diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta. Empat stasiun televisi akan menyiarkan debat, yaitu RCTI, JTV, MNC TV, dan INews TV.

Kompas TV Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02, Sandiaga Uno Minggu (3/2/2019) tiba di Aceh Utara. Dalam kunjungannya kali ini Sandiaga berziarah ke makam Sultan Malikussaleh di desa Beringin, Kecamatan Samudera, Aceh Utara. Kedatangan Sandiaga Uno disambut pendukungnya. Dalam kesempatan ini Sandiaga juga berjanji untuk memajakan Aceh Utara dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com