Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BMKG Akan Uji Coba Radar Tsunami di Purworejo dan Bantul

Kompas.com - 01/02/2019, 13:33 WIB
Jessi Carina,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika mencoba mendapatkan hibah radar tsunami dari Pemerintah Jepang. Radar itu akan diuji coba di dua daerah untuk deteksi dini gelombang tsunami.

"Nah radar tsunami ini sedang dalam tahap demontrasi uji coba dan akan dipasang di Purworejo dan Bantul karena posisinya juga berdekatan dengan bandara baru Kulon Progo ini ya yang juga di zona potensi tsunami," ujar Kepala BMKG Dwikorita Karnawati di Kompleks Parlemen, Jumat (1/2/2019).

BMKG baru saja bertemu dengan pihak pemerintah Jepang yang memberikan radarnya di Gedung DPR. Pertemuan itu dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.

Baca juga: Beredar Isu Tsunami di Tapanuli Tengah, Ini Penjelasan BMKG

Dengan alat ini, BMKG bisa mendeteksi kecepatan tsunami yang mungkin terjadi. Informasi mengenai kecepatan tsunami itu diharapkan bisa menjadi peringatan dini ke masyarakat agar segera mengevakuasi diri.

Dwikorita mengatakan BMKG juga sudah punya sistem deteksi dini tsunami yang ada sejak 10 tahun lalu. Sejauh ini, sistem tersebut sudah memberikan 22 deteksi tsunami di Indonesia. Sementara itu, tsunami yang benar-benar terjadi setelah adanya deteksi itu ada sebanyak 15 kali.

Dwikorita mengatakan adanya radar tsunami ini akan mepertebal sistem deteksi bencana.

Baca juga: 2019, Jokowi Ganti Peralatan Sistem Pendeteksi Tsunami yang Rusak

"Dengan radar tsunami tadi sehingga ini berlapis-lapis. Jadi kalau gagal satu, masih ada yang satunya. Kan biasanya dalam kondisi gempa itu lampu mati, komunikasi terputus, sehingga sistem harus kita bangun berlapis-lapis," ujar Dwikorita.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengapresiasi program ini. Agus mengatakan seharusnya masyarakat bisa mendapatkan informasi sedini mungkin mengenai potensi terjadinya bencana di lingkungan mereka. Dengan begitu bencana yang terjadi tidak menimbulkan banyak korban.

"Untuk itu kami DPR tentunya sangat berusaha supaya alat deteksi dini ini betul-betul terpasang dengan baik dan dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kebutuhannya," ujar Agus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi 'Online'

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi "Online"

Nasional
Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Nasional
Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Nasional
Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Pekan Depan

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi "Online" Pekan Depan

Nasional
Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Nasional
Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Nasional
Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Nasional
Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Nasional
Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Nasional
Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Nasional
Kubu Prabowo Anggap 'Amicus Curiae' Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Kubu Prabowo Anggap "Amicus Curiae" Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Nasional
Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com