Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Empat Daerah Rawan di Pileg 2019 Menurut Polri

Kompas.com - 30/01/2019, 16:53 WIB
Reza Jurnaliston,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian bukan hanya fokus dalam pengamanan Pemilihan Presiden 2019, tetapi juga memberikan perhatian untuk Pileg 2019.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri menuturkan, ada empat daerah yang cukup rawan saat Pileg 2019.

“Ada empat daerah yang jadi prioritas sasaran pengamanan legislatif. Satu Sumatera Utara, dua Yogya dan Solo. Empat Sulawesi Selatan," kata Dedi di Gedung Tribrata Polri, Jakarta Selatan, Rabu (30/1/2019).

Baca juga: Jelang Pileg dan Pilpres 2019, Polisi Razia Ratusan Botol Miras

"Empat daerah ini jadi titik fokus pengamanan, empat ini akan di-backup pengamanan Mabes Polri,” lanjutnya.

Menurut Dedi, tidak menutup kemungkinan akan terjadi gesekan antarpara pendukung tiap caleg maupun parpol. Hal itu yang perlu diantisipasi secara masif oleh Polri.

Dedi menuturkan, potensi konflik di Pileg disebabkan oleh persaingan antarpartai politik untuk memenuhi syarat ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Baca juga: INFOGRAFIK: Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pilpres dan Pileg 2019

Saat ditanya daerah Solo memiliki kerawanan saat pileg lantaran ada markas Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dedi membantahnya.

Dedi mengatakan, kerawanan pemilihan presiden (pilpres) lebih bisa dikendalikan polisi dibandingkan pileg.

“Kalau pilpres tingkat kerawanan bisa kami kendalikan, yang kami khawatirkan pileg. Ini jadi fokus," kata Dedi.

Kompas TV Masa sidang ke-3 periode 2018-2019 di DPR dibuka dengan rapat paripurna. Mengawali tahun lebih dari setengah anggota dewan tidak hadir dalam rapat paripurna. Meski demikian angka kehadiran anggota dewan ini meningkat jika dibandingkan dengan rapat paripurna yang digelar 13 Desember 2018 lalu. Angka kehadiran bahkan tidak mencapai 100 orang. Dari ratusan anggota dewan yang tidak hadir hanya ada 48 anggota yang menyampaikan izin dengan alasan. Mengingat hingga beberapa bulan ke depan para anggota dewan akan disibukkan dengan kampanye pemilu legislatif, Ketua DPR Bambang Soesatyo berpesan agar para anggota dewan menggunakan waktu se-efektif mungkin untuk menuntaskan pekerjaan anggota dewan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com