Jokowi: Politik TNI-Polri adalah Politik Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya netralitas TNI-Polri dalam pembukaan Rapat Pimpinan TNI-Polri 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/1/2019).

"Mengenai netralitas TNI-Polri dalam Pileg dan Pilpres. Politik TNI-Polri adalah politik negara sehingga netralitas itu perlu sekali dijaga," ujar Jokowi seusai membuka rapim.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta TNI-Polri Antisipasi Perubahan Global

Selain netralitas, dibutuhkan juga profesionalitas dan sinergi TNI-Polri dalam mengawal proses demokrasi Indonesia agar berjalan dengan lancar.

"Yang terpenting juga adalah lancarnya pemilu, kondusivitas situasi dan kondisi damai. Ini yang sangat diperlukan sekali dan itu terjadi apabila TNI-Polri solid dan bersinergi bersama menjaga ketertiban dan keamanan," ujar Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi Pastikan Restrukturisasi TNI Segera Dilakukan

Dalam pidatonya, Jokowi juga berpesan agar TNI-Polri tanggap terhadap perubahan global yang sedang terjadi.

"Saya ingatkan, sekarang dengan adanya revolusi industri 4.0, betul- betul harus kita respons ya. Khususnya lebih menggiatkan lagi riset untuk alutsista atau penggunaan virtual reality, artificial intelligence dan 3D Printing," ujar Jokowi.

Baca juga: Kapolri Buka Rapim TNI-Polri Terkait Persiapan Pemilu 2019

Rapim TNI-Polri 2019 kali ini dihadiri 198 perwira tinggi TNI dan 170 perwira tinggi Polri. Sejumlah mantan Panglima TNI dan Kepala Polri juga tampak hadir.

Dari TNI, antara lain Jenderal (Purn) Moeldoko, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, Marsekal TNI Djoko Suyanto, Jenderal (Purn) Try Sutrisno dan Jenderal (Purn) Wiranto.

Adapun, mantan Kepala Polri yang hadir, antara lain, Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri, Jenderal (Purn) Da'i Bachtiar dan Jenderal (Purn) Badrodin Haiti.