Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla Sebut Butuh Waktu 10 Tahun Benahi Kemacetan dan Kekumuhan Jakarta

Kompas.com - 28/01/2019, 15:46 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, butuh waktu untuk membenahi kemacetan dan kekumuhan di Jakarta.

Hal itu disampaikan Kalla seusai memimpin rapat bersama para menteri dan kepala daerah terkait kemacetan di Jakarta.

"10 tahun, harus selesai," kata Kalla usai memimpin rapat di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (28/1/2019).

Ia mengatakan, persoalan kemacetan di Jakarta tak murni masalah transportasi, tetapi juga buruknya tata ruang dan wilayah ibu kota.

Kalla mencontohkan ketimpangan antara Jalan MH Thamrin dan bagian belakangnya, serta Tanjung Priok yang berbeda 180 derajat.

Baca juga: Wapres Kalla Tinjau Kemacetan Jakarta Lewat Pantauan Udara

Oleh karena itu, kata Kalla, dalam 10 tahun mendatang, kemacetan dan kekumuhan di Jakarta harus bisa diselesaikan.

Ia mengatakan, dalam proyek jangka panjang akan disusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang terintegrasi.

Kalla berharap ke depannya transportasi dan tata ruang saling terintegrasi sehingga macet dan kesan kumuh di Jakarta hilang.

Baca juga: YLKI Minta Pemerintah Buat Instrumen Permanen Atasi Kemacetan Jakarta

Salah satu contohnya, kata Kalla, akan diperbanyak pembangunan hunian vertikal. Selain itu, pemerintah akan berupaya menyediakan tempat tinggal pekerja yang dekat dengan lokasi kerja.

Nantinya, anggaran penataan Jakarta dan juga kota di sekitarnya bisa dihimpun dari APBN, APBD, dan swasta.

"Itu anggaran keseluruhan yang bisa dilaksanakan dalam bentuk APBN, bisa dalam bentuk APBD, bisa dalam bentuk investasi swasta. Iya harus begitu keseluruhan. Itu untuk 10 tahun, harus selesai 10 tahun," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com